JAKARTA, KOMPAS-Pembentukan Kementerian Koordinator Maritim sebagai kementerian baru perlu segera diikuti dengan kerja yang efektif dan efisien. Pekerjaan rumah mendasar yang harus segera dilakukan adalah harmonisasi lembaga dan kementerian terkait untuk pembangunan maritim.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut pertanian Bogor Arif Satria, mengemukakan, laut merupakan urusan lintas sektor, sehingga harus segera disinergikan dengan memformulasikan tolok ukur keberhasilan. Sementara itu, kementerian di bawah koodinasi Kemenko Kemaritiman dituntut mampu mengoptimalkan berbagai potensi laut yang ada.
Badan Keamanan Laut
Pihaknya berharap rencana strategi kemaritiman tuntas di susun bulan ini, sehingga Kemenko Kemaritiman bisa segera bekerja. Adapun tugas Menko Kemaritiman adalah memastikan tata ruang laut disusun secepatnya, mendirikan Badan Keamanan Laut sebagai amanat Undang-Undang Kelautan, dan menyinergikan aktivitas ekonomi di laut.
Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, berharap proses sinergi itu tidak justru saling meniadakan, tetapi harus memperkuat. Kementerian Pariwisata diharapkan bersinergi dengan kegiatan nelayan tradisional dan masyarakat lokal.” Jangan lagi terjadi, wisata laut dikuasai asing,” katanya.
Kesejahteran Nelayan
Menurut Riza, prioritas agenda kelautan dan perikanan kedepan teramat besar, antara lain meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perbaikan permodalan, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selain itu, penguatan sistem logistik pangan, melalui pembenahan fungsi kepelabuhanan dan armada angkut.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 27 Oktober 2014
