MedanBisnis – Jakarta. Di daerah-daerah yang ingin ditingkatkan konektivitasnya untuk meningkatkan daya saing bangsa seperti terkandung dalam Nawacita, pemerintah akan membangun infrastruktur-infrastruktur dengan melakukan pendekatan wilayah. “Dalam arti apa saja infrastruktur yang diperlukan di kawasan tersebut akan dibangun secara bersama-sama, pemerintah, swasta, maupun BUMN,” tutur Plt Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak dalam acara Global Infrastructure Leader Forum di Jakarta Selasa lalu.
Untuk jalan khususnya jalan tol, bagi yang layak secara finansial akan diserahkan pembangunannya kepada swasta dengan skema Build Operate Transfer (BOT).
Hermanto mengatakan pembangunannya dilaksanakan dengan Public Private Partnership (PPP) dan BOT, jadi tidak ada dukungan dari pemerintah. “Ini banyak dibangun seperti di Pantura dan DKI Jakarta yaitu 4 lingkar dan 8 radial ekspress yang dibangun dengan model PPP dan BOT tanpa dukungan pemerintah,” tambah Hermanto.
Kedua adalah untuk jalan tol yang secara ekonomi layak namun tidak layak secara finansial tapi dibangun untuk meningkatkan daya saing di kawasan tersebut, maka swasta diberikan subsidi berupa viability gap funding (VGF).
“Untuk ruas tertentu, misalnya di wilayah tengah di Kalimantan ataupun Sulawesi kita perlu membangun jalan tol dari Balikpapan menuju Samarinda untuk mendukung pengembangan wilayah di Maloy sebagai pusat kawasan industri untuk memberi nilai tambah terkait produk disana,” tutur Hermanto lagi.
Sumber dan berita selengkapnya:
