Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia
Supply Chain Indonesia (SCI) memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang berencana mempercepat proses penyerapan anggaran. Hal ini sangat penting, terutama untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembangunan, operasionalisasi, sampai perolehan kemanfaatannya.
Inefisiensi logistik Indonesia tergambar dari biaya pengiriman berbagai komoditas yang lebih tinggi dibandingkan biaya pengiriman dari negara lain. Misalnya, biaya pengiriman daging sapi dari NTT ke Jakarta sekitar Rp 3.000/kg, sementara dari Australia hanya sekitar Rp 700/kg. Contoh lain, biaya pengiriman ikan dari Ambon ke Surabaya rata-rata Rp 1.800/kg, sedangkan dari China rata-rata Rp 700/kg.
Kondisi infrastruktur Indonesia tercermin juga dari laporan “The Global Competitiveness Index 2015–2016” yang disusun oleh World Economic Forum. Dari hasil penilaian terhadap 144 negara, infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 62. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat tersebut di bawah Singapore (peringkat 2), Malaysia (24), dan Thailand (44).
Salah satu penyebab inefiesiensi itu adalah masalah infrastruktur, baik terkait dengan ketersediaan dan penyebarannya, maupun kapasitas yang berdampak terhadap ekonomi skala (economies of scale) yang dapat dicapai.
Supply Chain Indonesia (SCI) merekomendasikan strategi implementasi pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek pada tahun 2016:
- Koordinasi antar kementerian dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Hal ini untuk menghindari beberapa persoalan seperti misalnya pembangunan pelabuhan tanpa dukungan akses jalan yang memadai, pembangunan cold storage tanpa didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai, dan sebagainya.
- Pembangunan infrastruktur transportasi diarahkan ke pembangunan transportasi multimoda dengan transportasi laut sebagai backbone. Hal ini berarti pembangunan transportasi laut saja tidak cukup tanpa didukung dengan peningkatan aksesibilitas transportasi daratnya. Sebagai contoh, harga semen di wilayah Papua hingga Rp1,2 juta itu di Wamena yang tidak bisa dicapai dengan transportasi jalan. Sementara, disparitas harga semen di Jayapura masih dalam batas wajar dibandingkan harga di Pulau Jawa.
- Pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan good corporate governance (GCG) untuk menghindari inefisiensi dalam proses pelayanan infrastruktur, terutama di pelabuhan.
- Pengembangan sistem logistik berbasis komoditas dan wilayah dengan mengacu kepada sistem logistik secara nasional dengan dukungan kementerian/ lembaga terkait dan pemda setempat.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah perlu segera mematangkan konsep Tol Laut sebagai strategi peningkatan efisiensi logistik nasional.
Tol Laut merupakan konsep atau program yang bersifat strategis, sehingga perlu perencanaan dalam bentuk rencana induk (masterplan) yang bersifat komprehensif dan terstruktur secara terintegrasi. Integrasi ini mencakup integrasi antara kementerian/lembaga, perusahaan-perusahaan BUMN operator pelabuhan, industri pelayaran nasional, industri perkapalan, dan lain-lain.
Pemerintah diharapkan dapat membuat Rencana Induk tersebut pada tahun 2016 ini agar bisa segera menjadi acuan bagi para pihak dalam proses implementasinya.
