×
Supply Chain Indonesia Video Channel
QUESTIONS? CALL: +62 22 720 5375 +62 821 1515 9393

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Logistik

+62227205375
Email: sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA
Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

Open in Google Maps
  • BERANDA
  • PROFIL
  • AGENDA
  • E-TRAINING
    • Basic Logistics
    • Supply Chain Management
    • SCM Maritime Sector
    • Cold Chain Logistics
    • Warehouse Management
    • Transportation Management
    • Procurement Management
    • Inventory Management
  • OPINI
  • UNDUH
    • Paparan SCI
    • Infografis
    • Data Logistik
    • Kementerian dan Lembaga
    • Asosiasi dan Lembaga Non-Pemerintah
    • Seminar dan Konferensi
    • Forum Diskusi
    • Materi Pembelajaran
      • ERP
      • Manajemen Logistik
      • Sistem Transportasi dan Distribusi
      • Supply Chain Management
      • Manajemen Persediaan
    • Peraturan Perundangan
      • Undang-Undang
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Gubernur
      • Peraturan Pemerintah
      • Kementerian Pekerjaan Umum
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian Perhubungan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Keuangan
      • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
      • Kementerian Perindustrian
      • Kementerian Kesehatan
  • HUBUNGI KAMI
FREEINFO
Supply Chain Indonesia
Tuesday, 15 March 2022 / Published in Catatan

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

Oleh: Setijadi
Chairman | Supply Chain Indonesia

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2021-2025 pada 22 Februari 2022. Renaksi itu merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Perpres itu diharapkan dapat menjadi acuan rinci pembangunan dan penguatan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia merupakan visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus diwujudkan dengan memanfaatkan kekuatan armada perdagangan, perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan hingga kekuatan angkatan laut.

Renaksi KKI Jilid Kedua ini terbagi atas 374 program kegiatan strategis di bidang kemaritiman pada masing-masing 40 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait antara lain Kemenko Marves, Kemenko Ekon, Kemenko Polhukam, BSN, KKP, Kemenparekraf, Kemlu, Kemendag, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenhub, Kemenperin, Kemenkop UKM, KemenPUPR, dan KLHK.

Rencana Aksi KKI perlu disusun sebagai salah satu pedoman operasional bagi kementerian/lembaga dan peme,rintah daerah untuk mewujudkan visi kelautan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. KKI mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Dalam implementasi program kelautan, terdapat banyak pelaku yang terlibat. Pengembangan kelautan perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Renaksi ini tersusun secara komprehensif dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan bagi K/L terkait dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam Renaksi itu sudah tercantum program, kegiatan, sasaran, output, target per tahun, instansi penanggung jawab, instansi terkait, dan sumber pembiayaan.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (lKU) guna mengukur hasil (outcome) KKI jangka menengah 5 (lima) tahun untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasinya. Hasil pengukuran IKU diharapkan berkontribusi terhadap dampak (impact) KKI dalam jangka panjang sampai 2045, serta mendukung strategi pembangunan ekonomi maritim, peradaban maritim, dan kekuatan maritim dalam Visi Indonesia 2045.

Namun, Renaksi itu bersifat multisektoral dan multi pemangku kepentingan, sehingga proses implementasinya sangat perlu diperhatikan. Setiap kementerian atau lembaga terkait bisa mempunyai berbagai program yang bisa lebih diprioritaskan daripada yang tercantum dalam Renaksi itu. Demikian pula halnya dengan pemda-pemda terkait yang mempunyai prioritas program sesuai dengan kepentingan wilayahnya..

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing K/L sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6, ke-9, dan ke-12 pada setiap tahunnya. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi.

Meski dalam renaksi sudah ditetapkan Kemenko Marves sebagai penanggung jawab, pada tahap implementasinya tetap diperlukan sebuah kelembagaan yang sifatnya netral untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan implementasi pada masing-masing K/L terkait. Tanpa kelembagaan yang kuat, sangat dikuatirkan implementasi itu tidak berjalan secara efektif.

Bandung, 15 Maret 2022

Setijadi
Chairman

Supply Chain Indonesia
E-mail : setijadi@SupplyChainIndonesia.com

Download Catatan ini:

  Catatan SCI - Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (789.0 KiB, 38 hits)

Komentar

comments

Tagged under: Catatan Logistik, kebijakan, Kelautan, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengembangan Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, rencana aksi, Sertifikasi Logistik, Sertifikasi Supply Chain, Supply Chain, Supply Chain Indonesia

What you can read next

Rekomendasi Perbaikan dan Pengembangan Sektor Logistik
Darurat Regulasi Logistik Nasional
Logistik Diperlukan untuk Prospek Perikanan Senilai Rp 241 Triliun per Tahun

Recent Posts

  • Pangkas Biaya Logistik, Pelindo Perpendek Port Stay

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pelabuhan I...
  • Begini Cara Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Instansi Lain

    jpnn.com, JAKARTA – Bea Cukai menerima ku...
  • Pemkot Kediri Kembangkan Kawasan Industri

    REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI — Pemerintah Kota...
  • Pembangunan Container Yard di Pelabuhan Batu Ampar, Rampung

    batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah ...
  • Integrasi Ekosistem GoTo Pacu Jumlah Transaksi Selama Ramadan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekosistem digit...
  • GET SOCIAL

Copyright © 2017, SUPPLY CHAIN INDONESIA | Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

TOP
WhatsApp chat