Forwarder Tolak Inspeksi Karantina di JICT
JAKARTA – Pelaku usaha forwarder menolak kegiatan inspeksi kontainer wajib periksa karantina PT Jakarta International Container Terminal karena bisa menambah tingkat kepadatan di kawasan lini satu Pelabuhan Tanjung Priok. Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Pelabuhan Tanjung Priok seharusnya mengoptimalkan fungsi tempat pemeriksaan fisik
- Published in Berita
Bencana Asap Rugikan Perusahaan Logistik
Bencana kebakaran hutan dan lahan gambut wilayah Sumatera dan Kalimantan ternyata berdampak luas. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan sosial masyarakat setempat, tetapi juga menghambat sektor perekonomian. Selain kerugian materiil berupa lumpuhnya kegiatan perekonomian masyarakat yang diakibatkan oleh bencana kabut asap dari hasil pembakaran hutan, kerugian imateriil juga tidak kalah besarnya dirasakan penduduk sekitar. Akibat
- Published in Berita
Program Tol Laut: Dua Pelabuhan Jadi Pusat Distribusi
JAKARTA – Kementerian Perhubungan menetapkan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai pangkalan distribusi jaringan trayek angkutan barang dalam rangka pelaksanaan program tol laut. Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Bay M. Hasani mengatakan penetapan dua pelabuhan utama itu tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No. AL.108/6/2/DJPL-15 pada 26
- Published in Berita
Dwelling Time Priok: GINSI & ALFI Tolak Usul Task Force
JAKARTA – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menolak rencana pemerintah memusatkan proses kegiatan pelabelan merek barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Cikarang Dry Port (CDP), Bekasi Jawa Barat. Erwin Taufan, Ketua II Bidang Perdagangan dan Kepabeanan BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), mengatakan pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan business to business (b to
- Published in Berita
Pusat Logistik Berikat: Pemerintah Diminta Kurangi Peran Asing
JAKARTA – Pelaku usaha logistik meminta pemerintah fokus memanfaatkan potensi pusat logistik eksisting di Indonesia daripada berwacana membuat pusat logistik di Asia Tenggara. Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi menuturkan kegiatan logistik komoditas yang dilakukan di dalam negeri masih banyak disimpan dalam gudang di luar negeri. Dia mencontohkan salah satu
- Published in Berita
Jokowi Sebut Ada Transaksi Bawah Tangan, Ini Respons Pebisnis Logistik
Bisnis.com, JAKARTA–Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi menilai ungkapan Presiden Joko Widodo mengenai transaksi bawah tangan Rp120 juta-Rp200 juta untuk melancarkan penyelundupan kontainer barang ilegal terjadi di pre-clearance sehingga terpisah dari ranah logistik. Dia menyebutkan 60%-65% barang impor yang dikirim ke Indonesia belum melewati proses pre-clearance sehingga menambah waktu dwelling
- Published in Berita
Pelaku Usaha Logistik Desak Pemerintah Harmoniskan Regulasi
Pelaku usaha logistik mendesak pemerintah segera melakukan harmonisasi terhadap regulasi yang mengatur logistik di Tanah Air. Terlalu banyaknya lembaga yang terlibat dan kuatnya ego sektoral masing-masing lembaga memicu tingginya biaya tinggi logistik. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, saat ini pemerintah harus segera melakukan harmonisasi regulasi agar daya
- Published in Berita
Pelaku Logistik Komentari Penurunan Harga Solar
Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi mengatakan turunnya harga Solar senilai Rp200 tidak akan berpengaruh pada harga pokok penjualan komoditi yang diterima konsumen. Dia menilai, pemerintah tidak transparan mengenai perhitungan penurunan harga Solar kepada publik. Padahal, pelaku industri logistik berekspektasi pada kisaran 7,5%-10% dari harga Solar sebelumnya. Dia bahkan meyakini,
- Published in Berita
Logistik: Harmonisasi Regulasi Mendesak Dilakukan
JAKARTA, KOMPAS – Salah satu penyebab masih mahalnya biaya logistik di Indonesia adalah regulasi yang mengatur logistik belum harmonis. Ketidakharmonisan ini disebabkan banyak lembaga yang menangani logistik dan adanya ego sektoral antarlembaga. Akibatnya, biaya logistik menjadi mahal dan waktu mengurus logistik lama. “Sudah waktunya dilakukan harmononisasi regulasi agar daya saing logistik kita menjadi meningkat. Selama
- Published in Berita
Pengusaha Logistik Sambut Baik Rencana Penurunan Harga BBM
Pelaku usaha logistik menyambut baik niatan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian makro dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak. Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi menyampaikan, penurunan harga BBM bisa dilakukan sejak dua bulan lalu. Dia menjelaskan bahwa pelaku logistik kini tengah mengalami situasi yang sulit, dimana angkutan logistik darat mulai
- Published in Berita