Beyond Cabotage: Jepang Protes Aturan Wajib Kapal RI
JAKARTA — Kementerian Perhubungan menilai perlu dilakukan upaya lobi kepada para mitra dagang Indonesia terkait kewajiban penggunaan kapal nasional untuk ekspor-impor komoditas tertentu. Beberapa negara salah satunya Jepang memprotes kewajiban penggunaan kapal Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.82/2017. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo armada kapal nasional terbilang kecil
- Published in Berita
Penerapan Beyond Cabotage Bertahap, Pengusaha Siap Ambil Peluang
Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha pelayaran dalam negeri menyatakan siap mengambil peluang untuk mempebesar pangsa angkutan ekspor sejalan dengan penerapan Permendag No.82 Tahun 2017 pada Mei 2018 mendatang. Regulasi yang menjadi dasar penerapan beyond cabotage akan diterapkan secara bertahap. Ketua DPP Indonesia National Shipowner Association (INSA) Carmeilita Hartoto mengatakan saat ni muatan ekspor masih didominasi
- Published in Berita
[Berita] INSA Bidik Angkutan Ekspor
INSA Bidik Angkutan Ekspor JAKARTA – DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyatakan industri pelayaran nasional masih memiliki beberapa pekerjaan rumah dalam pelaksanaan asas cabotage secara penuh hingga 2015. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan pekerjaan rumah itu antara lain melaksanakan program beyond cabotage, mensukseskan pelaksanaan asas cabotage di sektor kapal offshore, dan
- Published in Berita
