Pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan (APBD-P) 2015, Dinas Perhubungan (Dishub) Paser mengajukan beberapa usulan. Di antaranya melanjutkan proyek bandara, pembangunan pelabuhan, pengerukan Sungai Kandilo, dan menyewa advokat terkait jaminan pelaksanaan proyek bandara. Dari beberapa usulan tersebut, anggota Komisi II DPRD Paser Amiruddin menegaskan, proyek bandara sudah masuk

Ketua National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai, pemerintah harus melibatkan operator pelabuhan untuk menyelesaikan permasalahan dwelling time yang menjerat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menurutnya, operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II lebih bisa mengurai keruwetan proses yang menyebabkan waktu tunggu kontainer di terminal menjadi lama. Dia sendiri menilai, satuan kerja yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator

Pelabuhan terintegrasi kawasan industri yang di Gresik, Jawa Timur, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), diharapkan bisa memulai aktivitas ekspor dan impor perdana pada awal 2016. Dengan melakukan kegiatan ekspor impor, pengembang mengatakan bahwa JIIPE sudah resmi memasuki tahap kedua masa pembangunan infrastruktur dasar. Seperti disampaikan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Djarwo

Pelabuhan di Indonesia disebut-sebut belum bisa bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan di negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Perbaikan serta persiapan harus terus dipercepat guna menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai berlaku akhir 2015. “MEA ini di banyak sektor, termasuk pelabuhan. Kita harus punya program jelas supaya pelabuhan kita ini lingkupnya tidak hanya domestik tapi juga

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menuding PT Pelindo II sebagai penghambat lamanya waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. Rizal menilai Pelindo II  mendapat keuntungan dari banyaknya  kontainer yang menumpuk di pelabuhan. “Pelindo memang senang juga kalau kontainernya tetap di situ (pelabuhan), karena bayar kan,” ujar Rizal seusai rapat

Dewan Pelabuhan Tanjung Priok memandang instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) dilecehkan para pemangku jabatan (stakeholder). Sebab, berdasarkan kajian Dewan Pelabuhan Tanjung Priok ternyata pengelola terminal peti kemas masih tetap membiarkan kegiatan penumpukan di lini satu pelabuhan. “Dwelling time di Priok ternyata tidak bisa turun juga. Faktanya

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah Kabupaten Belitung, Jumat (21/8/2015), tetap membuka pelayanan di wilayah Pelabuhan Tanjungpandan. Pelayanan jasa kepelabuhanan di sana tetap dibuka meski pun ada rencana pengalihan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Batu, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, khusus untuk material tambang. “Kita disini sifatnya hanya Pos, untuk disini (Tanjungpandan). Kalau untuk

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mendesak pemerintah mempercepat waktu bongkar muat barang (dwelling time) di semua pelabuhan besar Indonesia, tidak hanya Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, dan Belawan di Medan juga harus dipercepat dwelling time-nya. Danang menjelaskan, usaha perbaikan pelayanan publik di pelabuhan besar harus diambil untuk mempercepat kinerja