Namarin Bela Pelindo II & Hutchison, Klaim Datangkan Pasar Ke JICT
Bisnis.com, JAKARTA–National Maritime Institute menilai industri terminal petikemas masih memerlukan peran asing untuk mendapatkan pasar. Ketua Namarin Siswanto Rusdi mengatakan peniadaan keterlibatan mitra asing di Jakarta International Container Terminal (JICT) berpotensi menghilangkan jaringan pelayaran internasional. Menurutnya, secara operasional pengelolaan JICT telah dilakukan oleh pekerja dalam negeri. Namun, perlu keterlibatan asing untuk menjaring pasar internasional.
- Published in Berita
Logistik: Barang Bermasalah Lebih Baik Dipisahkan
JAKARTA, KOMPAS – untuk mempercepat proses pengeluaran barang sejak diturunkan dari kapal hingga keluar dari pelabuhan (dwelling time), sebaiknya barang yang bermasalah dipisahkan sejak dari awal. Dengan demikian, barang-barang yang bermasalah itu tidak menganggu kelancaran dan tidak mengganggu waktu penghitungan waktu tunggu. Selama ini, yang membuat dwelling time lama, hingga 5,5 hari, itu adalah barang-barang
- Published in Berita
Larangan Impor Jaga Industri Domestik: Pelabuhan Impor Ban Dibatasi
JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Perdagangan menerbitkan larangan impor pakaian bekas dan pembatasan impor ban yang hanya diperbolehkan pada pelabuhan internasional. Kedua regulasi itu bertujuan melindungi produk dalam negeri sekaligus upaya meningkatkan ekspor. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan (Kemendag) Thamrin Latuconsina dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/7), mengatakan, larangan impor pakaian bekas tertuang dalam
- Published in Berita
Batalkan Konsesi JICT
JAKARTA – Perpanjangan konsesi terminal petikemas di JICT (Jakarta International Container Terminal) dan TPK Koja antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) harus dibatalkan karena melanggar undang-undang dan sangat merugikan negara. “Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas untuk membatalkan kontrak pengelolaan terminal di JICT dan TPK Koja yang akan diperpanjang sampai tahun
- Published in Berita
Menteri Jonan: Pelindo II Tak Boleh Cari Untung Saja
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta operator Pelabuhan Tanjung Priok yakni Pelindo II, tak mementingkan keuntungan semata dalam mengelola pelabuhan. Pasalnya, kata dia, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan satu-satunya pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal di daerah Jakarta dan sekitarnya. “(Badan usaha) Pelabuhan (Tanjung Priok) itu tak boleh mencari untung yang sebesar-besarnya, kan ini
- Published in Berita
Pekerja Minta Kontrak Pengelolaan Pelabuhan Transparan
Liputan6.com, Jakarta – Pekerja Jakarta International Countainer Terminal (JICT) meminta Direktur Utama IPC RJ Lino untuk transparan dalam perpanjangan konsesi JICT. Hal itu dinilai penting agar aksi korporasi BUMN pelabuhan yang melibatkan asing, Hutchison Port Holdings (HPH) tidak merugikan negara. “Seharusnya Dirut IPC berani buka dokumen hukum dan kajian finansial perpanjangan konsesi JICT ke publik jika prosesnya
- Published in Berita
Privatisasi JICT & TPK Koja: Serikat Pekerja Diklaim Mendukung IPC
JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II mengklaim Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal sejak awal mendukung perpanjangan konsesi dua terminal kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dengan beberapa persyaratan. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Richard Joost Lino menyatakan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah membuat pernyataan bersama yang disebut Resolusi
- Published in Berita
Beleid Keuntungan Pelabuhan: ALFI Sarankan Tak Perlu Ada Pembatasan
JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menilai pengaturan pembatasan margin keuntungan atas harga jasa sebesar 25% bagi Badan Usaha Pelabuhan tidak perlu dilakukan karena bisa membebani biaya logistik. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi menjelaskan Indonesia justru membutuhkan regulasi tentang penegasan fungsi BUP bersifat pelayanan atau tak berorientasi
- Published in Berita
Bongkar Muat: Portal Diharapkan Pangkas Waktu
JAKARTA, KOMPAS – Target waktu bongkar muat (dwelling time) harus bisa dilaksanakan dalam waktu 4,7 hari. Waktu 4,7 hari itu meliputi waktu prapabean 2,7 hari, proses kepabeanan 0,5 hari, dan setelah pabean 1,5 hari. Proses perizinan wajib dilaksanakan melalui jaringan atau secara online. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, Sabtu (11/7).
- Published in Berita
Biaya Logistik Mahal, Jokowi: Kebangetan Sekali
Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo ingin mengebut pengerjaan infrastruktur bidang transportasi. Kata dia, biaya distribusi logistik Indonesia terlalu mahal. Dijelaskan Jokowi, biaya logistik Indonesia lebih mahal 2,5 hingga 3 kali lipat ketimbang negara lain. Karena itu, perlu adanya pembangunan dan revitalisasi infrastruktur transportasi. “Biaya logistik kita dibandingkan negara tetangga 2,5-3 kali lipat. Kebangetan
- Published in Berita
