Layanan Tanjung Priok: Pengawasan Minim, Pungutan Liar Merajalela
JAKARTA-Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta diminta meningkatkan pengawasan penanganan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Wisnu Waskita, pemerhati kepelabuhanan yang juga Direktur PT Tata Wakita, mengatakan semakin liarnya kutipan biaya penanganan kargo impor LCL di Tanjung Priok disebabkan tidak adanya fasilitas terpadu dalam penanganan layanan jenis kargo impor
- Published in Berita
Turunkan Dwelling Time dengan NSW & DO Online
JAKARTA (BeritaTrans.com)–Masa inap barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok dapat diperbaiki menjadi kurang dari 3 hari jika pengurusan Delivery Order (DO) di perusahaan pelayaran dan perizinan di Kementerian /Lembaga (K/L) bisa dipercepat. Sekum DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Adil Karim Kamis sore mengatakan untuk mempersingkat waktu pengurusan perizinan barang impor/ekspor dapat
- Published in Berita
Benahi Dwelling Time dan Berantas Pungli: Menhub Bentuk Tim Independen
Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membentuk tim independen terkait praktik pungutan liar di jajarannya setelah banyak menerima keluhan dari berbagai pihak. Dia mengungkapkan tim bentukannya terdiri dari individu yang dekat dengan dirinya. Individu tersebut memberikan informasi beserta barang bukti kepada mantan bos PT Angkasa Pura II atas pratik pungutan liar tersebut. Setelah bukti yang
- Published in Berita
Pelabuhan: Lahan Penyangga untuk Memperbaiki Waktu Inap
JAKARTA, KOMPAS-PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyiapkan lahan penyangga di Belawan International Container Terminal (BICT), Sumatera Utara. Lahan penyangga ini disediakan untuk peti kemas yang sudah selesai diperiksa, tetapi belum diambil pemilik barang. Penyediaan lahan penyangga di BICT ini untuk memperbaiki waktu inap barang di Pelabuhan atau dwelling time. Dengan demikian, biaya logistik bisa turun.
- Published in Berita
10 Pelabuhan Akan Diserahkan Kemenhub ke Pelindo Akhir 2016
Bisnis.com, JAKARTA-Sebagai tahap awal, Kementerian Perhubungan siap menyerahkan sebanyak 10 pelabuhan di bawah pengelolaan pemerintah kepada BUMN kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia I-IV. Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan sebanyak sepuluh pelabuhan ini sudah siap dilakukan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan perusahaan pelar merah pada akhir Desember 2016. “Yang benar-benar bisa diluncurkan hanya yang dikelola KSOP
- Published in Berita
Pekan Ini, Menhub Budi Karya Panggil Assosiasi untuk Tekan Dwelling Time
JAKARTA (Beritatrans.com)–Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi pekan ini akan memanggil beberapa asosiasi yang kegiatan bisnisnya melalui pelabuhan untuk mendengarkan curhatan pengusaha. “Minggu depan (pekan ini-red) kita akan maraton mengundang beberapa asosiasi dengarkan masalah mereka, swasta ingin seperti apa? Pelindo ingin seperti apa?” ujar Menhub Budi Karya di Jakarta, akhir pekan lalu. Langkah tersebut dilakukan
- Published in Berita
Pelindo II Evaluasi Tarif Alih Muat Kapal
BANDUNG-PT Pelabuhan Indonesia II bakal mengevaluasi permintaan Menhub Budi Karya Sumadi untuk menurunkan biaya alih muat kapal atau transshipment guna memperkuat sistem hub and spoke. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Elvyn G. Masassya menilai permintaan pemerintah sebagai hal yang wajar untuk mendorong konektivitas. “Kami akan me-review hal tersebut. Apakah transshipment internasional atau domestik.
- Published in Berita
Pelabuhan: Asosiasi Bongkar Muat Minta Dilibatkan
MEDAN, KOMPAS-Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia meminta Kementerian Perhubungan tidak mengambil alih pekerjaan bongkar muat di pelabuhan secara sepihak. Asosiasi itu mengaku belum pernah dimintai pertimbangan tentang keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ingin mengambil alih pengadaan buruh bongkar muat. Wakil Ketua Bidang Hukum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Muchsin mengemukakan hal itu
- Published in Berita
