Galangan Lokal Bangkit: Penawaran 3.450 Kapal Bantuan Mundur Sebulan
JAKARTA, KOMPAS – Proyek pembangunan 3.450 kapal ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mundur dari April menjadi Mei 2016. Proyek ini akan memberdayakan galangan kapal lokal untuk pembuatan kapal-kapal bantuan bagi koperasi nelayan yang bernilai total Rp2 triliun itu. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Mohammad Abduh Nur Hidajat, di Jakarta,
- Published in Berita
Kargo Pelni Layani Kawasan Perbatasan
KUPANG, KOMPAS – Kapal kargo PT Pelni yang bernama Nusantara Pelangi 101 melayani sejumlah rute pelayaran di wilayah perairan perbatasan antarnegara di kawasan timur Indonesia. Pelabuhan yang disinggahi termasuk daerah yang selama ini terisolasi dengan tingkat kemahalan yang tinggi. Asisten Deputi Kawasan Perbatasan Laut Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Sunarto, Selasa (5/4), mengatakan, kapal kargo yang
- Published in Berita
Sektor Perkapalan Akan Menjadi Salah Satu Holding BUMN
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pembentukan holding BUMN yang kuat agar bisa bersaing di pasar global, seperti halnya BUMN Temasek di Singapura. Pembentukan holding akan menciptakan efisiensi di BUMN sehingga tidak bergantung dari dana APBN. Sementara itu, Kementerian BUMN berencana merealisasikan pembentukan holding pada tujuh sektor BUMN, seiring dengan Peta Jalan
- Published in Berita
Indonesia Kekurangan Galangan Kapal
CIREBON, KOMPAS – Sekitar 16.142 unit kapal dalam berbagai ukuran beroperasi di Indonesia saat ini. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2005 sekitar 6.000 kapal. Namun, industri galangan kapal yang ada hanya 250 unit. Itu pun yang aktif cuma 81 unit. Komisaris Utama PT Dok Bahari Nusantara Sudiding Irsyad di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (9/3),
- Published in Berita
Industri Maritim: Pengembangan Galangan Kapal Belum Didukung Penuh
JAKARTA, KOMPAS – Visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia masih menemui tantangan. Pengembangan industri galangan kapal sebagai salah satu tulang punggung perwujudan visi itu belum didukung semua pihak. “Memang ada beberapa pihak yang sudah mendukung, seperti Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, yang lain, baik dari segi kebijakan maupun fasilitas,
- Published in Berita
50% Kebutuhan Dipasok dari Sapi Lokal
JAKARTA – Kementerian pertanian mematok target sedikitnya 50% kebutuhan sapi di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya dipenuhi dari sapi lokal pada 2017. Target tersebut merujuk pada pengadaan kapal khusus ternak yang akan diperbanyak hingga delapan unit. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan, kapal khusus ternak yang saat ini hanya satu unit memang belum menunjukkan dampak signifikan
- Published in Berita
Pemerintah agar Hapus Pungutan di Laut
JAKARTA, KOMPAS – Indonesia National Shipowners Association mengharapkan pemerintah menghapuskan biaya-biaya yang terus memberatkan pengusaha. Dengan biaya mahal, ongkos logistik tidak akan murah yang berdampak pada daya saing produk. “Pungutan terus dilakukan. Baru-baru ini di Batam diterapkan Vessel Traffic Service (VTS) seharga 20 dollar AS. Tiba-tiba saja kami dikenai biaya ini tanpa ada pembicaraan atau
- Published in Berita
Poros Maritim Indonesia Jadi Sorotan di Asia Pacific Maritime 2016
Bisnis.com, JAKARTA – Program Poros Maritim Indonesia yang ingin diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo akan menjadi sorotan diskusi khusus dalam acara Asia Pacific Maritime 2016, eksibisi dan konferensi maritim tahunan yang digelar di Singapura. Acara yang digagas Approved International Fair ini mengusung tema industri pembuatan kapal, kapal laut berukuran sedang dan permasalahan lepas pantai pada
- Published in Berita
Izin Gubernur Berlaku Nasional
JAKARTA – Pendirian perusahaan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding kini lebih fleksibel karena izin usaha yang diberikan oleh gubernur di wilayah perusahaan berdomisili berlaku secara nasional selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit mengungkapkan peraturan ini merupakan penyempurnaan substansi pada Peraturan Menteri Perhubungan terdahulu yang memberikan kepastian
- Published in Berita
