Politik Hukum Percepatan Sertifikasi – Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Logistik (Bagian #2)
Tuesday, 28 February 2017
by Supply Chain Indonesia
Oleh: Achmad Ridwan TE., Drs., M.H. Peneliti, Penulis, dan Pengamat Masyarakat Hukum Kepelabuhanan Perhatian terhadap Politik Hukum Sektor Logistik Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah
- Published in Artikel SupplyChain
Tagged under:
AQRF, Artikel Supply Chain, ASEAN Qualification Referencing Framework, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, distribusi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKBP, KKNI, Kompetensi Tenaga Kerja, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, LIP, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Logistik Insan Prima, Masyarakat Ekonomi Asean, MEA, Pergudangan, Politik Hukum, rantai pasok, SCI, sertifikasi, SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, Supply Chain Manager, transportasi