×
Supply Chain Indonesia Video Channel
QUESTIONS? CALL: +62 22 720 5375 +62 821 1515 9393

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Logistik

+62227205375
Email: sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA
Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

  • BERANDA
  • PROFIL
  • AGENDA
    • Agenda 2023
    • Training
      • Supply Chain Management
      • Warehouse Management
      • Basic Logistics
    • E-Training
      • Ahli Kepabeanan
      • Basic Logistics
      • Cold Chain Logistics
      • Dangerous Goods Handling for Multimode Transport
      • Demand Forecast & Sales and Operations Planning
      • Inventory Management
      • Procurement Management
      • Supply Chain Management
      • Supply Chain Risk Management
      • Transportation Management
      • Warehouse Management
    • Workshop/Webinar
      • Workshop Manajemen Pajak Batch 2
    • Seminar
  • OPINI
  • UNDUH
    • Infografis
    • Paparan SCI
    • Data Logistik
    • Kementerian dan Lembaga
    • Organisasi Internasional
    • Asosiasi dan Lembaga Non-Pemerintah
    • Seminar dan Konferensi
    • Forum Diskusi
    • Materi Pembelajaran
      • Manajemen Logistik
      • ERP
      • Sistem Transportasi dan Distribusi
      • Supply Chain Management
      • Manajemen Persediaan
    • Regulasi
      • Undang-Undang
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Pemerintah
      • Kementerian Perhubungan
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian Keuangan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Kesehatan
      • Peraturan Gubernur
      • Kementerian Perindustrian
      • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • AWARDS
  • KONTAK
COMPANYPROFILE

Politik Hukum Percepatan Sertifikasi – Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Logistik (Bagian #2)

Tuesday, 28 February 2017 by Supply Chain Indonesia

Oleh: Achmad Ridwan TE., Drs., M.H. Peneliti, Penulis, dan Pengamat Masyarakat Hukum Kepelabuhanan Perhatian terhadap Politik Hukum Sektor Logistik Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah

  • Published in Artikel SupplyChain
Tagged under: AQRF, Artikel Supply Chain, ASEAN Qualification Referencing Framework, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, distribusi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKBP, KKNI, Kompetensi Tenaga Kerja, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, LIP, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Logistik Insan Prima, Masyarakat Ekonomi Asean, MEA, Pergudangan, Politik Hukum, rantai pasok, SCI, sertifikasi, SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, Supply Chain Manager, transportasi

Recent Posts

  • Target Inflasi 1,5-3,5 Persen Pada 2024-2025, SCI Rekomendasikan Efisiensi Logistik

    Beritakota.id, Jakarta – Gubernur Bank Ind...
  • Kemenhub Batasi Mobilitas Truk Saat Nataru, Ini Jadwalnya

    JAKARTA – Mobilisasi truk atau kendaraan ...
  • KKP Perluas Peran Otoritas Kompeten untuk Jaga Mutu Perikanan

    Kuta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ...
  • Target Inflasi 1,5-3,5 Persen pada 2024-2025, Efisiensi Biaya Logistik Harus Dilakukan

    JAKARTA – Salah satu kebijakan ekono...
  • Efisiensi Logistik untuk Mendukung Pencapaian Target Inflasi 1,5-3,5% pada 2024-2025

    Oleh: Setijadi, S.T., M.T., IPM. Chairman | Sup...
  • GET SOCIAL

Copyright © 2017, SUPPLY CHAIN INDONESIA | Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

TOP
WhatsApp chat