ALFI Protes Kutipan di JICT & TPK Koja
JAKARTA – Perusahaan forwarder mengeluhkan kutipan biaya penumpukan peti kemas impor di dua terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak sesuai keputusan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II. Kedua terminal itu adalah PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan beberapa
- Published in Berita
Pemerintah Benahi Empat Pelabuhan
JAKARTA – Kementerian Perhubungan bakal menerapkan standar pelayanan di empat pelabuhan utama untuk menurunkan tingginya denda keterlambatan pemakaian kontainer atau demurrage. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan selama ini tingginya demurrage harus ditanggung pemilik barang akibat tidak efisiennya layanan jasa kepelabuhanan. “Kalau Pak Menko Perekonomian [Darmin Nasution] untuk demurrage itu targetnya empat pelabuhan besar dulu,” ujarnya Kamis
- Published in Berita
ALFI Minta Kebijakan Importir Boleh Submit PIB Sebelum Dapat Nomor Manifes Segera Diberlakukan
JAKARTA (BeritaTrans.com) – DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan percepatan proses custom clearance bagi barang impor yang diatur dalam PMK 228 /2015 dapat segera diterapkan. Sekum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan dalam ketentuan yang baru importir/PPJK dibolehkan mengajukan (submit) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea dan Cukai kendati belum
- Published in Berita
Pengguna Jasa Priok Dukung Jonan Potong THC
JAKARTA – Pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung rencana Menhub Ignasius Jonan memotong terminal handling charges (THC) hingga separuhnya terhadap layanan terminal yang produktivitas di bawah standar. Saat ini, biaya THC peti kemas ukuran 20 kaki di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar US$95 dengan perincian container handling charges US$83 dan biaya tambahan atau surchargeUS$12. Ketua
- Published in Berita
Pelabuhan Ekspor Perlu Dikembangkan di Daerah
JAKARTA, KOMPAS – Pelabuhan di daerah, termasuk pelabuhan ekspor, perlu dikembangkan untuk meningkatkan perdagangan antarpulau dan mendorong ekspor secara langsung . Beragam upaya, seperti peningkatan kualitas layanan dalam jaringan, serta sarana dan infrastruktur pelabuhan, termasuk revisi regulasi yang menghambat, perlu terus dilakukan para pemangku kepentingan. Hal itu mengemuka dalam round-table bidang perdagangan yang diselenggarakan Kamar Dagang
- Published in Berita
Tolak Tarif Progresif Pelindo, Kadin Malah Kritik Pemerintah
Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan mengapresiasi Paket Kebijakan Ekonomi XI tetapi pihaknya masih ingin pemerintah fokus menurunkan angka dwelling time dengan menurunkan tarif progresif 900%. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk segera
- Published in Berita
Presiden Ingin Dwelling Time Dipersingkat dan Sinergi Antar Lembaga Ditingkatkan
Jakarta – (suaracargo.com). Waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) pada pertengahan bulan ini sudah berkurang dari 6-7 hari pada tahun lalu, menjadi 3,6 hari. Namun, kemajuan ini belum bisa memuaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya ingin waktunya bisa ditekan lagi, bisa dipersingkat lagi,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas untuk membahas kelanjutan dwelling
- Published in Berita
Pemerintah Tetapkan Standar Pengawasan
JAKARTA, KOMPAS – Untuk mempercepat layanan kegiatan impor dan ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu inap barang (dwelling time), pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan dan integrasi pengelolaan risiko di antara kementerian dan lembaga terkait. Saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-11 yang terdiri atas lima paket, Menteri Koordinator Bidang
- Published in Berita
Menko Maritim Rizal Ramli Akan Benahi Pelabuhan Bersama Menhub dan Menperin
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menko Maritim Rizal Ramli berjanji akan menertibkan jasa pelayanan kapal dan barang di pelabuhan bersama Menhub dan Menperin. Kebijakan itu ditempuh untuk mengefektikan pelayanan dan menekan dwelling time di Indonesia. “Kita ingin demmurage time, waktu tunggu kapal mengikuti praktek paling baik di dunia yaitu first come first serve, siapa yang datang duluan
- Published in Berita
Jonan Ancam Potong Biaya Bongkar Muat Kontainer
JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengancam memotong biaya bongkar muat kontainer atau container handling charge (CHC) hingga 50% jika pelayanan pelabuhan komersial di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pihaknya mengusulkan adanya upaya menekan demmurage atau biaya keterlambatan penggunaan kontainer yang dikutip pelayaran ke pemilik barang. “Ini saya mau usulkan, pasti banyak
- Published in Berita