Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha pelayaran merespons positif revisi aturan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan karena dapat menurunkan biaya pelabuhan.   Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121/2018 yang merupakan perubahan dari PM 72/2017, jumlah kapal tunda tidak lagi dimasukkan ke dalam penghitungan tarif jasa penundaan kapal.   Beleid anyar yang berlaku mulai 28 Desember