Dwelling Time: Pemerintah Petakan Lokasi Baru Dry Port
JAKARTA-Pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan pelabuhan kering atau dry port di sejumlah titik baru di Pulau Jawa guna menurunkan waktu inap barang di pelabuhan. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihak swasta mulai melirik bisnis dry port karena memiliki prospek bagus seiring dengan percepatan arus barang di pelabuhan. “Nanti pembangunannya akan kami tawarkan ke swasta
- Published in Berita
Bitung Dikembangkan Jadi Pelabuhan Hub Transhipment
BITUNG (beritatrans.com)–Sesuai rencana bahwa Bitung, Sulawesi Utara akan dikembangkan menjadi pelabuhan hub transhipment, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta kepada Pemda Bitung dan Pelindo IV untuk merampungkan konsepnya. Menhub menjelaskan bahwa Indonesia mengembangkan lima hub pelabuhan Internasional yaitu Kuala Tanjung, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Makasar, dan Bitung. “Kedatangan saya ke sini untuk memastikan
- Published in Berita
TPK Semarang Ingin Tambah Kapasitas Hingga Sejuta TEUs
Bisnis.com, SEMARANG-Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) ingin menambah kapasitas bongkar muat hingga 1.000.000 teus seiring dengan menggeliatnya iklim industri di Jawa Tengah. “Saat ini kapasitas kami baru di kisaran 800.000 teus. Meski demikian, kami terus berupaya agar target 1.000.000 teus ini dapat terlaksana,” kata General Manager TPKS Erry Akbar Panggabean di Semarang, seperti dikutip Antara,
- Published in Berita
Layanan Tanjung Priok: Pengawasan Minim, Pungutan Liar Merajalela
JAKARTA-Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta diminta meningkatkan pengawasan penanganan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Wisnu Waskita, pemerhati kepelabuhanan yang juga Direktur PT Tata Wakita, mengatakan semakin liarnya kutipan biaya penanganan kargo impor LCL di Tanjung Priok disebabkan tidak adanya fasilitas terpadu dalam penanganan layanan jenis kargo impor
- Published in Berita
Otoritas Pelabuhan Janji Tertibkan Kutipan Liar Kargo Impor LCL di Priok
Bisnis.com, JAKARTA – Kutipan biaya layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, hingga kini kian tak terkendali. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta menyatakan instansinya berjanji bakal menertibkan komponen tarif layanan kargo impor berstatus LCL tersebut supaya biaya logistik di pelabuhan Priok bisa ditekan. “Kalau ada yang
- Published in Berita
Turunkan Dwelling Time dengan NSW & DO Online
JAKARTA (BeritaTrans.com)–Masa inap barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok dapat diperbaiki menjadi kurang dari 3 hari jika pengurusan Delivery Order (DO) di perusahaan pelayaran dan perizinan di Kementerian /Lembaga (K/L) bisa dipercepat. Sekum DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Adil Karim Kamis sore mengatakan untuk mempersingkat waktu pengurusan perizinan barang impor/ekspor dapat
- Published in Berita
Benahi Dwelling Time dan Berantas Pungli: Menhub Bentuk Tim Independen
Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membentuk tim independen terkait praktik pungutan liar di jajarannya setelah banyak menerima keluhan dari berbagai pihak. Dia mengungkapkan tim bentukannya terdiri dari individu yang dekat dengan dirinya. Individu tersebut memberikan informasi beserta barang bukti kepada mantan bos PT Angkasa Pura II atas pratik pungutan liar tersebut. Setelah bukti yang
- Published in Berita
Pelabuhan: Lahan Penyangga untuk Memperbaiki Waktu Inap
JAKARTA, KOMPAS-PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyiapkan lahan penyangga di Belawan International Container Terminal (BICT), Sumatera Utara. Lahan penyangga ini disediakan untuk peti kemas yang sudah selesai diperiksa, tetapi belum diambil pemilik barang. Penyediaan lahan penyangga di BICT ini untuk memperbaiki waktu inap barang di Pelabuhan atau dwelling time. Dengan demikian, biaya logistik bisa turun.
- Published in Berita
10 Pelabuhan Akan Diserahkan Kemenhub ke Pelindo Akhir 2016
Bisnis.com, JAKARTA-Sebagai tahap awal, Kementerian Perhubungan siap menyerahkan sebanyak 10 pelabuhan di bawah pengelolaan pemerintah kepada BUMN kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia I-IV. Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan sebanyak sepuluh pelabuhan ini sudah siap dilakukan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan perusahaan pelar merah pada akhir Desember 2016. “Yang benar-benar bisa diluncurkan hanya yang dikelola KSOP
- Published in Berita
