Pemerintah Disarankan Buat Klaster Bahan Baku
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk memetakan klaster bahan baku berdasarkan wilayah. Konsultan senior Supply Chain Indonesia Zaroni mengatakan tujuan pemetaan tersebut adalah apabila suatu barang hendak diproduksi maka komponen bahan bakunya dapat diperoleh dari wilayah terdekat. Dia menilai dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pekan lalu belum mengakomodasi manajemen penyediaan bahan baku.
- Published in Berita
Pemerintah Permudah Bisnis dan Investasi Logistik
JAKARTA — Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap XV untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Pada paket kebijakan ini, pemerintah fokus pada pemberian kemudahan berusaha bagi pengusaha sektor logistik. “Jadi, pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional, sedangkan aturan
- Published in Berita
Tol Laut: Pemerintah Diminta Tetapkan Standar Harga
AMBON, KOMPAS — Pemerintah pusat lewat Kementerian Perdagangan diminta menetapkan standar harga jual barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut. Hal itu membuat pemerintah daerah lebih mudah mengontol harga di pasar. Demikian disampaikan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Gabriel Morwarin di Ambon, Maluku, Rabu (10/5). Aru merupakan salah satu dari tiga kabupaten
- Published in Berita
Pelabuhan Ilegal: Pemerintah Segera Menindak Tegas
PALU – Kementerian Perhubungan segera menindak tegas ratusan pelabuhan khusus yang beroperasi secara ilegal di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa sudah sangat geregetan ketika melakukan peninjauan ke Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (9/5), dan menemukan bahwa hingga saat ini terdapat ratusan pelabuhan khusus di daerah tersebut beroperasi secara ilegal.
- Published in Berita
Lebaran 2017: Pemerintah Berencana Pembatasan Truk Hingga 16 Hari
Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana membatasi angkutan barang truk pengangkut bahan-bahan galian atau tambang hingga 16 hari pada masa angkutan lebaran 2017. Sementara truk dengan jumlah berat yang diizinkan 14 ton lebih dan truk dengan 3 sumbu atau lebih berencana dibatasi selama 9 hari. Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pandu Yunianto mengatakan, pemerintah berencana
- Published in Berita
Atasi Ketimpangan Ekonomi, Pemerintah Diminta Fokus di Penyediaan Jasa Logistik
Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah diminta segera membenahi sistem logistik nasional dan melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan di daerah, khususnya dalam hal penyediaan jasa logistic. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ketimpangan perekonomian di Indonesia terjadi akibat tak adanya dukungan manajemen rantai pasok untuk komoditas di daerah pedesaan dan
- Published in Berita
Dirut Pelindo II: Pemerintah Tunjuk Pelindo II sebagai Operator Pelabuhan Patimban
Jakarta–(suaracargo.com). Direktur Utama PT Pelindo (Persero) II Evelyn G Masassya mengatakan, pemerintah sudah menunjuk Pelindo II untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban. Ia mengatakan bahwa pada Semester dua tahun ini, konstruksi pelabuhan tersebut sudah bisa dilakukan. Evelyn menjelaskan, nantinya dalam segi operasi Pelindo II akan bekerja sama dengan swasta Jepang yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Evelyn mengatakan
- Published in Berita
Angkutan Udara: Dua Anak Usaha BUMN Pacu Bisnis Kargo
Tangerang Selatan-PT Angkasa Pura Kargo, anak usaha PT Angkasa Pura II, tengah meyusun rencana membangun pusat logistik berikat di bandara yang dikelola induk perusahaan. Denny Fikri, Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo (AP Kargo), mengatakan rencana membangun pusat logistik berikat (PLB) bakal diwujudkan dengan bersinergi lintas BUMN. “Kita memang sedang menyusun rencana pembangunan untuk warehouse,
- Published in Berita
Insa Desak Pemerintah agar Kegiatan Angkut Ekspor Impor Gunakan Kapal Dalam Negeri
INDUSTRY.co.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) meminta pemerintah segera menjalankan program beyond cabotage atau kegiatan angkutan ekspor impor yang memprioritaskan penggunaan kapal berbendera merah putih. Saat ini, 95% transportasi ekspor dan impor masih tetap dikuasai kapal asing. Penggunaan kapal nasional berbendera merah putih oleh perusahaan pelayaran telah terpenuhi dengan baik. Namun, Indonesia
- Published in Berita
Indonesia Bersiap Menjadi Anggota Dewan IMO Periode 2018-2019
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Indonesia melalui Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim dan focal point di International Maritime Organization (IMO) kembali bersiap mencalonkan sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 pada Sidang Assembly IMO yang ke-30. Penyelengaraan sidang dilakukan di Kantor Pusat IMO di London pada 27 November hingga 6 Desember 2017
- Published in Berita
