Terkait INSW, Pemerintah Bakal Revisi Perpres untuk Tunjuk Koordinator
Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah bakal merevisi Peraturan Presiden 76/2014 tentang pengelolaan portal Indonesia National Single Window (INSW). Revisi itu berkaitan dengan penguatan kewenangan dan penguatan kelembagaan dan perluasan dengan menunjuk koordinator di tingkat nasional. Susiwijono selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mengatakan kewenangan tersebut mempertegas penguatan kelembagaan untuk koordinasi di level nasional
- Published in Berita
Pemerintah Akan Impor 123.800 Sapi
JAKARTA (BeritaTrans.com)–Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor 123.800 sapi bakalan untuk trimester III 2016 setelah pelaku usaha penggemukan sapi menyampaikan komitmen untuk mengimpor sapi indukan 20 persen dari total izin diberikan. “Untuk trimester III itu sudah terbit Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk 32 perusahaan, dengan total 123.800 ekor,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
- Published in Berita
Pemerintah Siapkan Draft Deregulasi Sektor Logistik
Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Koordinator bidang Perekonomian ingin membenahi sektor logistik dan mempersiapkan sejumlah poin deregulasi terhadap sejumlah paket kebijakan ekonomi guna menstimulasi geliat industri dalam negeri. Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian mengatakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution sudah menugaskan jajarannya untuk serius memperhatikan masalah logistik. Menurut Edy, masalah yang
- Published in Berita
Dwelling Time: Pemerintah Petakan Lokasi Baru Dry Port
JAKARTA-Pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan pelabuhan kering atau dry port di sejumlah titik baru di Pulau Jawa guna menurunkan waktu inap barang di pelabuhan. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihak swasta mulai melirik bisnis dry port karena memiliki prospek bagus seiring dengan percepatan arus barang di pelabuhan. “Nanti pembangunannya akan kami tawarkan ke swasta
- Published in Berita
Pemerintah Tak Persoalkan Kuota Tuna RI Kecil
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tak mempermasalahkan kuota Indonesia pada 2018-2020 yang hanya boleh menangkap tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna) di laut lepas sebanyak 1.002 ton atau 5,3% dari total penangkapan yang diperbolehkan. Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar mengatakan bagaimana pun jumlah itu naik dari jatah 2016-2017 yang
- Published in Berita
[Berita] Multimoda: Pemerintah Perlu Pangkas Biaya Logistik
Multimoda: Pemerintah Perlu Pangkas Biaya Logistik JAKARTA-Perusahaan logistik Lookman Djaja menyatakan pemerintah harus bekerja ekstra untuk mewujudkan ongkos logistik setara 3% dari produk domestik bruto seperti yang ditargetkan dalam cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Direktur Utama Lookman Djaja Kyatmaja mengatakan salah satu kerja ekstra itu yakni pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
- Published in Berita
[Berita] Logistik: Pemerintah Harus Lakukan Langkah Nyata
Logistik: Pemerintah Harus Lakukan Langkah Nyata JAKARTA, Kompas – Pemerintah harus segera melakukan langkah nyata untuk menekan biaya logistik produk Indonesia. Jika terlambat, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara lain yang sistem logistiknya sudah lebih baik dan efisien. “Negara – negara ASEAN lain sudah sangat siap menyongsong dilaksanakanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Jika kita
- Published in Berita
