Soal Wacana Penerapan KEK Batam, Ini Kritik Pengusaha
TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Segenap kalangan di Batam mengkritisi rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Jika diterapkan, secara perlahan industri akan mulai redup dan terjadi kenaikan harga pokok. Presiden Direktur PT Satnusa Persada Tbk Abidin Hasibuan meyakini Batam akan jatuh terpuruk seiring rencana KEK. Padahal saat ini perekonomian Batam sudah mulai membaik dengan Free Trade
- Published in Berita
Pelaku Industri Batam Tolak KEK
Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri di Batam menyatakan keberatan dengan rencana perubahan status dari kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan berdasarkan undang-undang, kawasan Batam berstatus FTZ untuk 70 tahun dan saat ini baru berjalan 12 tahun. “Enggak mungkin setiap ganti
- Published in Berita
Bekasi Fajar Kaji Penambahan Kawasan Industri
Jakarta – PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk. pengelola kawasan industri MM2100, Cibitung, Jawa Barat mengkaji penambahan kawasan industri baru. Di sisi lain, perusahaan itu menargetkan peningkatan penjualan lahan tahun 2018 sebesar 15% dibandingkan 2017. Penjualan lahan itu setara dengan raihan sekitar Rp 1,15 triliun. “Kami sedang melakukan kajian untuk membuka kawasan industri baru,”
- Published in Berita
Perusahaan Induk: Pelabuhan, Perkapalan, dan Kawasan Industri Disatukan
SIKKA, KOMPAS-Perusahaan induk maritim yang menyatukan tiga sektor, yakni pelabuhan, perkapalan, dan kawasan industri, akan dibentuk pada 2017. Kajian pembentukan perusahaan induk itu hampir diselesaikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan induk atau holding maritim ini diyakini akan mendorong konektivitas nasional melalui integrasi kawasan Indonesia. Hal ini dapat membantu percepatan pembangunan daerah-daerah nusantara. “Yang tidak
- Published in Berita
Kemenko Maritim Dorong PLB di Sorong
JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya tengah menyiapkan kajian percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di sejumlah daerah Indonesia bagian timur khususnya di Sorong, Papua Barat. Bambang Susanto Priyohadi, tenaga ahli bidang pengembangan kawasan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian lain dalam melakukan percepatan pengembangan Kawasan
- Published in Berita
Poros Maritim Indonesia Jadi Sorotan di Asia Pacific Maritime 2016
Bisnis.com, JAKARTA – Program Poros Maritim Indonesia yang ingin diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo akan menjadi sorotan diskusi khusus dalam acara Asia Pacific Maritime 2016, eksibisi dan konferensi maritim tahunan yang digelar di Singapura. Acara yang digagas Approved International Fair ini mengusung tema industri pembuatan kapal, kapal laut berukuran sedang dan permasalahan lepas pantai pada
- Published in Berita
Kawasan Industri Terintegrasi Pelabuhan Pangkas 20 Persen Biaya Logistik
GRESIK (BeritaTrans.com) – Pembangunan kawasan industri yang menggunakan konsep integrasi infrastruktur efektif meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya logistik hingga 20 persen, kata Menteri Perindustrian Saleh Husin saat mengunjungi kawasan industri Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, Minggu. “Industri yang masuk ke kawasan akan diuntungkan dengan fasilitas yang mendukung produksi dan
- Published in Berita
Ibarat Hotel, JIIPE Bakal Jadi Kawasan Industri Bintang Lima
Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan yang dikembangkan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bersama PT AKR Corporindo, mendapat pujian dari Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (P2I) Dr. Imam Haryono. Kawasan industri yang berlokasi di Manyar, Gresik, Jawa Timur itu, dinilai bisa disebut sebagai kawasan industri bintang lima. ’’Layaknya hotel,
- Published in Berita
Pusat Logistik Berikat: Pengusaha Minta Aturan Fleksible
JAKARTA – Pengusaha pelayaran dan logistik mendukung rencana pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah soal Pusat Logistik Berikat. Presiden Direktur PT Aditya Aryaprawira Shipping Adharta Ongkosaputra mengatakan aturan apa pun yang dibuat pemerintah bertujuan baik, yakni memotong rantai birokrasi. “Namun, selalu saja dilapangan penerapan aturan susah karena terkendala komunikasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (22/9). Seperti diketahui, pemerintah
- Published in Berita
Revisi Regulasi Penimbunan Berikat: Kawasan Industri akan Lebih Menarik
JAKARTA – Dunia usaha mendukung revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat karena diyakini membuat kawasan industri lebih menarik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyambut positif kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan berikat di seluruh Indonesia. pasalnya, dengan adanya kawasan berikat, ketersedian logistik utamanya bahan baku menjadi
- Published in Berita
- 1
- 2
