Regulasi Banyak Diambil Alih Pusat, Pemprov NTB Dorong Proporsionalitas DBH Kelautan Perikanan
Thursday, 14 March 2024
by Supply Chain Indonesia
LombokPost-Pemerintah pusat menunda pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini. ”Kementerian saat ini sedang melakukan relaksasi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku 2025 mendatang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim. Untuk kebijakan PIT, Pemprov NTB ada di posisi mendukung pelaksanaannya. Kendati demikian, selama tahapan relaksasi ini, pemerintah pusat diminta melakukan akselerasi output pembangunan kelautan
- Published in Berita
Tagged under:
Berita Logistik, DBH, Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemprov, Perikanan, Proporsionalitas, Pusat, regulasi, SCI, Supply Chain