Konektivitas Transportasi: RI Butuh Rencana Induk
JAKARTA-Kementerian Perhubungan didorong menetapkan rencana induk atau master plan pengembangan konektivitas nasional untuk jangka waktu 25 tahun. Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), menyatakan peningkatan konektivitas merupakan program strategis dan berjangka panjang sehingga perlu rencana induk yang bersifat sistematis. Rencana induk harus berdasarkan data supply and demand, serta pola dan volume pergerakan barang di wilayah
- Published in Berita
KKP: Greenpeace Tak Bisa Paksakan Ketertelusuran Bahan Baku Pengalengan Tuna RI
Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah menilai Greenpeace tidak bisa memaksakan perusahaan pengalengan tuna di Indonesia untuk memenuhi kriteria ketertelusuran dan keberlanjutan sumber bahan baku yang dianut LSM yang berpusat di Amsterdam, Belanda, itu. Kasubdit ZEE dan Laut Lepas Direktorat Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Tampubolon berpendapat kebutuhan ketertelusuran di negara maju dan negara berkembang berbeda.
- Published in Berita
Peringkat Logistik RI Kalah dari Kenya
Liputan6.com, Jakarta-Pemerintah berambisi membangun infrastruktur dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp 5.000 triliun hingga 2019. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan Indeks Performance Logistik di Indonesia yang tahun ini berada di peringkat 63 atau turun 10 peringkat dari posisi dua tahun sebelumnya 53, berdasarkan laporan Bank Dunia. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
- Published in Berita
Truk Barang: RI Berpotensi Pimpin Pasar Asean
JAKARTA-Asean Trucking Federation optimistis Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis angkutan barang dengan moda truk pada era persaingan masyarakat Ekonomi Asean. Presiden Asean trucking Federation Yoo Chienyuenyongpong mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar angkutan truk di Asia Tenggara merujuk banyakanya jumlah penduduk dan volume barang. “Saya rasa, Indonesia bisa menjadi leader pada bisnis
- Published in Berita
Pemerintah Tak Persoalkan Kuota Tuna RI Kecil
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tak mempermasalahkan kuota Indonesia pada 2018-2020 yang hanya boleh menangkap tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna) di laut lepas sebanyak 1.002 ton atau 5,3% dari total penangkapan yang diperbolehkan. Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar mengatakan bagaimana pun jumlah itu naik dari jatah 2016-2017 yang
- Published in Berita
