JAKARTA-Badan Usaha Milik Negara perlu diundang untuk mengembangkan remote area, untuk kemudian pengoperasian rute tol laut komersial diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
Pengembangan daerah yang belum memiliki potensi muatan dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan pengoperasian kapal perintis.
Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengatakan Pelni yang telah mendapatkan anggaran dari pemerintah melalui skema public service obligation(PSO) sebaiknya mengembangkan rute-rute nonkomersial.
Menurutnya, jika pemerintah tetap menugaskan Pelni sebagai operator tol laut pada rute komersial, hal itu akan memicu potensi adanya persaingan yang tidak sehat antara BUMN dan swasta nasional.
Pelayaran juga akan mengoptimalkan rute-rute tetap, berjadwal dan teratur lainnya. Hal ini dengan cara menambah kapasitas kapal sesuai dengan kebutuhan, tingkat pertumbuhan muatan, kesiapan infrastruktur penunjang seperti demaga, lapangan penumpukan, kedalaman alur dan kolam pelabuhan.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, 28 November 2014
