Visi, Misi, dan Program Bidang Logistik Pasangan Capres & Cawapres Perlu Diwujudkan dalam Suatu Rencana Strategis
Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia
Logistik merupakan bidang yang sangat penting dalam pengembangan konektivitas yang merupakan prasyarat dalam mewujudkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam visi, misi, dan program kerjanya, kedua pasangan Capres-Cawapres 2014-2019 tidak secara khusus mencantumkan pembangunan bidang logistik. Kedua pasangan tersebut sama-sama memasukkan pembangunan bidang logistik dalam pembangunan infrastruktur yang memang merupakan salah satu permasalahan utama dalam bidang logistik di Indonesia.
Pasangan Prabowo-Hatta memasukkan bidang logistik dalam Agenda dan Program Nyata VI, yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur. Agenda dan Program Nyata tersebut antara lain mencakupi: pembangunan infrastruktur dasar dan prasarana, pembangunan secara bertahap jalan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur pantura Jawa yang berpotensi terintegrasi dengan jalur kereta, peningkatan pelayanan pelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut sebagai bagian dari upaya menurunkan biaya logistik, dan pengembangan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar.
Pasangan Jokowi-JK memasukkan bidang logistik sebagai bagian Pembangunan Bidang Ekonomi, yaitu Penguatan Infrastruktur, yang antara lain meliputi: pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi, pembangunan dry port, pengembangan transportasi laut dan sungai, penurunan biaya logistik 5% per tahun, pembangunan infrastruktur ekonomi, pembangunan terminal bongkar muat, pembangunan akses jalan dan jalur transportasi air, pelebaran jalan dan penambahan jalan baru, peningkatan jumlah pelabuhan kontainer, dan pembaharuan metode pemindahan barang dari kapal ke darat dan sebaliknya.
Pada saat ini, telah ada Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Kerja Pengembangan Sislognas terus berupaya keras melakukan koordinasi dan implementasi Sislognas bersama dengan beberapa kementerian terkait, asosiasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Namun demikian, implementasi Sislognas masih banyak menghadapi kendala. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pencapaian Peta Panduan/Road Map, Tahapan Implementasi, dan Rencana Aksi dalam Sislognas tersebut. Berdasarkan identifikasi dan analisis awal yang telah dilakukan, Supply Chain Indonesia (SCI) memperkirakan sekurangnya 70% Rencana Aksi Sislognas Tahap I tidak dapat tercapai pada periode yang ditetapkan, yaitu tahun 2011-2015.
Kegagalan pencapaian target Sislognas tersebut dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perencanaan dan aspek implementasi. Aspek perencanaan berkaitan penyusunan metodologi, penentuan batasan dan asumsi, pengumpulan data, analisis, penyusunan program, dan penentuan target. Pada tahap perencanaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) sangat diperlukan karena bidang logistik bersifat multisektoral. Pada tahap perencanaan ini, ketepatan penentuan target menjadi sangat penting dan harus mempertimbangkan berbagai kendala di lapangan.
Pada tahap implementasi, komitmen dan koordinasi menjadi masalah utama. Komitmen berkaitan dengan kemauan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan program sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Koordinasi berkaitan dengan kemauan dan kemampuan para pemangku kepentingan untuk saling berkoordinasi dalam implementasi Sislognas yang multisektoral tersebut.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan dapat mengemas berbagai program bidang logistik yang tercantum dalam visi, misi, dan program kerjanya menjadi suatu master plan atau rencana strategis perbaikan dan pengembangan logistik Indonesia secara komprehensif.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah baru antara lain:
- Melakukan evaluasi terhadap perencanaan, implementasi, dan pencapaian Program dan Rencana Aksi Sislognas.
- Menetapkan suatu keputusan strategis terhadap rencana pengembangan sistem logistik Indonesia selanjutnya.
- Melibatkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pengembangan sistem logistik Indonesia selanjutnya.
