SHNet, Jakarta – Pemerintah diminta agar membuat kebijakan berbasis data. Hal tersebut disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyusul kebijakan pemerintah terkait pembatasan perlintasan angkutan logistik selama musim lebaran 2023 ini.
Pemerintah hanya memperbolehkan truk maksimal dengan dua sumbu roda untuk melintas selama arus mudik dan arus balik lebaran. Pembatasan tersebut dikhawatirkan bakal berdampak pada kelangkaan pasokan barang di daerah.
Anggota Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo menjelaskan, bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan berbasis data terkait pelarangan tersebut. Data itu digunakan sebagai basis untuk merumuskan kebijakan.
“Jadi pemerintah nggak asal ngarang kebijakan tapi mereka punya data sehingga angkutan lebaran lancar dan kepentingan industri terakomodir,” katanya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.sinarharapan.net/pemerintah-diminta-buat-kebijakan-berbasis-data-terkait-pembatasan-perlintasan-angkutan-logistik/
Salam,
Divisi Informasi
