Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia
Oleh: SetijadiChairman | Supply Chain Indonesia Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2021-2025 pada 22 Februari 2022. Renaksi itu merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai
- Published in Catatan
Kebijakan Kapal Nasional Dicabut, Industri Tambang Dapat Angin Segar
Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Pemerintah untuk mencabut kebijakan kewajiban penggunaan kapal berbendera nasional ini akan menjadi angin segar bagi tambang batu bara di tengah kondisi yang tertekan. Adapun kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 82 tahun 2017 Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi
- Published in Berita
Dampak Kebijakan B20 dan Kenaikan Tarif Impor Mulai Terlihat di Tahun 2019
Merdeka.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan dampak upaya pemerintah untuk menekan impor melalui implementasi B20 maupun penaikan tarif PPh barang impor akan mulai terlihat di tahun 2019. “Jadi ada beberapa kebijakan yang tahun ini belum bisa terlihat hasilnya, di tahun depan sudah mulai terlihat,” katanya, saat
- Published in Berita
Kemenhub Terus Sosialisasikan Kebijakan ODOL Melalui Berbagai Forum Diskusi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya untuk mensosialisasikan aturan baru terhadap pelanggaran kelebihan dimensi dan kelebihan muatan angkut barang atau over dimension-over load (ODOL). Untuk mendukung sosialisasi ini, Kemenhub mengadakan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi hambatan yang terjadi dan melihat komitmen para pemangku kepentingan terkait persoalan ini. “Persoalan ODOL merupakan keterlanjuran yang membudaya. Jadi, penerapan kebijakan baru
- Published in Berita
Mendag Jamin Kebijakan Setop Barang Impor Tak Ganggu Investasi
Jakarta – Jumlah barang impor yang bakal disetop bertambah menjadi 900, dari sebelumnya 500. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan meski jumlahnya ditambah, pemerintah tetap memperhatikan perjanjian perdagangan yang sudah berjalan “Kita tetap memperhatikan perjanjian yang ada. Tidak akan mengganggu investasi maupun produksi bahan baku. Tidak dalam keterkaitan itu. Saat itu sedang disusun jenis-jenisnya,” kata
- Published in Berita
Selain Ganjil-Genap, Ini Kebijakan Transportasi Asian Games 2018
Jakarta – Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan, sebagian publik lebih familiar adanya penerapan kebijakan ganjil genap untuk mendukung kelancaran tranportasi Asian Games 2018. Padahal, pemerintah telah menyiapkan tiga kebijakan yang terkait satu sama lain, untuk kelancaran transportasi Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 18 Agustus mendatang.
- Published in Berita
JNE Keluhkan Kebijakan Ganjil Genap
INILAH, Bandung – Pemerintah menerapkan kebijakan ganjil-genap nomor pelat kendaraan di gerbang ruas Jalan Tol Jabodetabek. Menanggapi hal itu, JNE sebagai perusahaan logistik mengeluhkan penerapan kebijakan tersebut. Presiden Direktur JNE M Feriadi mengatakan, penerapan kebijakan itu berdampak pada industri pengiriman ekspres dan logistik. Pasalnya, kebijakan yang ditujukan mengurai kemacetan di ruas jalan bebas hambatan
- Published in Berita
Kebijakan Penanganan Macet Tol Cikampek: Arus Barang Cenderung Melambat
Jakarta — Kebijakan penanganan macet di jalan tol Jakarta-Cikampek mulai dikeluhkan sejumlah pelaku usaha di bidang pengiriman ekspres dan logistik karena memicu perlambatan pengiriman barang. Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi menuturkan kebijakan penanganan macet di jalan itu berdampak kepada proses pengiriman barang. Pemerintah telah
- Published in Berita
Kebijakan Ini Turunkan Waktu Bongkar Muat Jadi 2,9 Hari
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengubah mekanisme pengawasan sejumlah barang impor kategori larangan terbatas (lartas) dari sebelumnya di wilayah kepabeanan (border) seperti pelabuhan, menjadi di luar wilayah kepabeanan (post border). Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu tujuan dari kebijakan ini untuk menurunkan [waktu bongkar
- Published in Berita
Diskusi Tol Laut: Optimalisasi Kebijakan untuk Stabilisasi Harga Barang Strategis
Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) adalah perusahaan pelayaran nasional yang menyediakan jasa transportasi laut, meliputi jasa angkutan penumpang, dan muatan barang antarpulau. Saat ini perusahaan mengoperasikan 26 kapal penumpang, 46 kapal perintis, 6 kapal barang tol laut, dan 1 kapal ternak. PT PELNI (Persero) dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas
- Published in Berita
- 1
- 2
