Akumindo Sebut Kebijakan Retur Barang di e-Commerce Perlu Dievaluasi
RM.id Rakyat Merdeka – Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero menilai, program Garansi Bebas Pengembalian oleh Shopee Indonesia memungkinkan pembeli untuk mengembalikan produk dengan lebih mudah. Namun, hal ini tentunya juga menuntut penjual untuk lebih selektif dalam menyiapkan produknya. “Ini karena jika produk yang dikirim tidak sesuai, penjual yang akan mengalami kerugian karena bisa jadi harus
- Published in Berita
Kemendag Ingin Tak Ada Pihak yang Dirugikan dari Kebijakan Zero ODOL
SHNet, Jakarta-Hingga kini belum ada titik temu dari para stakeholder terkait pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL). Untuk itu, Kementerian Perdagangan mengusulkan perlunya masalah ini dibahas kembali untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak ada satupun stakeholder yang dirugikan dari kebijakan ini. “Perlu dilakukan lagi rapat bersama atau rapat koordinasi untuk merumuskan solusi terbaik dari
- Published in Berita
Picu Masalah, Pengamat Perikanan Nilai Kebijakan PIT Perlu Dicabut Bukan Ditunda
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah resmi menunda pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota menjadi tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor B.1945/MEN-KP/XI/2023 Tentang Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana menilai, kebijakan PIT seharusnya dapat ditinjau kembali atau dicabut alih-alih hanya dilakukan penundaan. Terlebih,
- Published in Berita
Pangkas Biaya Logistik Nasional, MTI: Harus Ada Rancangan Kebijakan yang Jelas
Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah telah menargetkan untuk menurunkan biaya logistik nasional ke kisaran 9 persen hingga 2045 mendatang. Ketua Umum
- Published in Berita
Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Berbasis Data Terkait Pembatasan Perlintasan Angkutan Logistik
SHNet, Jakarta – Pemerintah diminta agar membuat kebijakan berbasis data. Hal tersebut disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyusul kebijakan pemerintah terkait pembatasan perlintasan angkutan logistik selama musim lebaran 2023 ini. Pemerintah hanya memperbolehkan truk maksimal dengan dua sumbu roda untuk melintas selama arus mudik dan arus balik lebaran. Pembatasan tersebut dikhawatirkan bakal berdampak pada
- Published in Berita
Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia
Oleh: SetijadiChairman | Supply Chain Indonesia Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Renaksi KKI) Tahun 2021-2025 pada 22 Februari 2022. Renaksi itu merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai
- Published in Catatan
Kebijakan Kapal Nasional Dicabut, Industri Tambang Dapat Angin Segar
Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Pemerintah untuk mencabut kebijakan kewajiban penggunaan kapal berbendera nasional ini akan menjadi angin segar bagi tambang batu bara di tengah kondisi yang tertekan. Adapun kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 82 tahun 2017 Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi
- Published in Berita
Dampak Kebijakan B20 dan Kenaikan Tarif Impor Mulai Terlihat di Tahun 2019
Merdeka.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan dampak upaya pemerintah untuk menekan impor melalui implementasi B20 maupun penaikan tarif PPh barang impor akan mulai terlihat di tahun 2019. “Jadi ada beberapa kebijakan yang tahun ini belum bisa terlihat hasilnya, di tahun depan sudah mulai terlihat,” katanya, saat
- Published in Berita
Kemenhub Terus Sosialisasikan Kebijakan ODOL Melalui Berbagai Forum Diskusi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya untuk mensosialisasikan aturan baru terhadap pelanggaran kelebihan dimensi dan kelebihan muatan angkut barang atau over dimension-over load (ODOL). Untuk mendukung sosialisasi ini, Kemenhub mengadakan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi hambatan yang terjadi dan melihat komitmen para pemangku kepentingan terkait persoalan ini. “Persoalan ODOL merupakan keterlanjuran yang membudaya. Jadi, penerapan kebijakan baru
- Published in Berita
Mendag Jamin Kebijakan Setop Barang Impor Tak Ganggu Investasi
Jakarta – Jumlah barang impor yang bakal disetop bertambah menjadi 900, dari sebelumnya 500. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan meski jumlahnya ditambah, pemerintah tetap memperhatikan perjanjian perdagangan yang sudah berjalan “Kita tetap memperhatikan perjanjian yang ada. Tidak akan mengganggu investasi maupun produksi bahan baku. Tidak dalam keterkaitan itu. Saat itu sedang disusun jenis-jenisnya,” kata
- Published in Berita
- 1
- 2