Infrastruktur Transportasi: Proyek KPS Minim Informasi
JAKARTA- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendesak pemerintah memperjelas komunikasi soal penawaran proyek pengembangan bandara dan pelabuhan dengan skema kerja pemerintah dan swasta.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengatakan selama ini implementasi kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) atau public private partner ship (PPP) cenderung ditunjukan ke swasta asing bukan swasta nasional.
Padahal, pengusaha nasional sebetulnya sangat berminat dengan proyek infrastruktur asalkan tersedia informasi yang jelas dan mekanisme penyertaan yang bakal diatur.
“Pemerintah gagal dalam berkomunikasi dengan masyarakat dunia usaha karena banyak PPP belum jalan. Ini cenderung hanya untuk asing,” katanya seusai Dialog Publik Hipmi bertema Menerobos Kebuntuan Infrastruktur Indonesia Perkotaan dan Pedesaan, Rabu (27/11).
Sampai saat ini, menurutnya, proyek pelabuhan dan bandara dengan konsep PPP belum berjalan karena masih terkendala minimnya informasi.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak Kamis 28 November 2013
Bisnis Indonesia, edisi cetak Kamis 28 November 2013
