Informasi BukuPenulis:Dwi Wahyu Hidayat, Putu Diva Ariesthana Sadri, Ni Luh Darmayanti, Anggun ...
KBRN, Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan, sebanyak 28 pelabuhan baru telah dibangun. Pelabuhan baru tersebut dibangun di seluruh Indonesia selama periode 10 tahun terakhir yakni 2014-2024.
“Selama 10 tahun terakhir, serangkaian pembangunan infrastruktur transportasi laut telah dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas. Di antaranya 28 pelabuhan baru dan 165 rehabilitasi pelabuhan di berbagai penjuru Nusantara,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub, Antoni Arif Priadi dalam keterangan persnya, Minggu (29/9/2024).
Tidak hanya itu, Antoni mengatakan, Tol Laut juga menjadi salah satu program unggulan Ditjen Hubla. Sejauh ini, Tol Laut sudah melayani 39 trayek dan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil.
“Tol Laut menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional. Dengan adanya Tol Laut, disparitas harga barang di wilayah barat dan timur Indonesia dapat ditekan secara signifikan,” ucapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
RRI.co.id – Kemenhub: 28 Pelabuhan Baru Dibangun Selama 10 Tahun
Salam,
Divisi Informasi
Jalan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) Seksi 1B resmi beroperasi secara fungsional pada Senin (30/9) hari ini.
Selama beroperasi fungsional, PT Trans Bumi Serbaraja selalu pengelola akan menggratiskan tarif.
“Tol Serbaraja Seksi 1B akan dioperasikan fungsional tanpa tarif pada 30 September 2024,” tulis akun remi Instagram PT Trans Bumi Serbaraja @infotolserbaraja pada Minggu (29/9).
Pengelola berharap beroperasinya tol ini dapat mendukung aktivitas masyarakat, khususnya dari daerah pusat ekonomi ke perumahan.
“Dengan panjang mencapai 5,73 km diharapkan dapat mendukung konektivitas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar wilayah kawasan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten,” tulis perusahaan.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240930063608-92-1149769/tol-serpong-balaraja-1b-dibuka-fungsional-hari-ini-uji-coba-gratis
Salam,
Divisi Informasi
Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya membendung arus masuk barang impor ilegal. Pengawasan yang sepatutnya ikut dilakukan pemerintah daerah tidak berjalan efektif.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan peran Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal cukup penting. Ada banyak strategi yang disusun untuk menjegal barang impor ilegal masuk ke Indonesia.
“Ya, salah satunya misalkan, Satgas kan banyak cara juga kan untuk, ya saya nggak bakal bisa jelasin, misalkan untuk menantisipasi barang-barang illegal masuk,” ujar Rusmin, di Cikarang Utara, Bekasi, Kamis (26/9/2024).
Sementara itu, untuk jangka panjang, koordinasi antata pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Namun, dia menyebut, soal barang impor ilegal ini kebanyakan dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti Kemendag.
“Contoh yang paling gampang lah, koordinasi antar daerah kita perkuat,” kata dia.
“Pengawasan itu ada pusat, ada provinsi, yang selama ini menurut saya belum jalan di provinsi itu, ya provinsi, karena itu kewenangan dari provinsi. Masih lebih teman-teman di KL atau pusat yang turun,” sambungnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/5712324/pengawasan-barang-impor-ilegal-di-provinsi-belum-efektif
Salam,
Divisi Informasi
Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pengamat Kebijakan Publik, pelaku industri, dan pakar transportasi sepakat untuk duduk bersama mengkaji kembali jenis-jenis barang apa saja yang perlu dilarang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pelarangan Angkutan Barang Sumbu 3 pada saat libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh keberadaan kebijakan tersebut.
Dekan Fakultas Sistem dan Transportasi Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Deny Siahaan mengatakan, kebijakan pembatasan angkutan barang saat HBKN bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar arus pergerakan orang. Di sisi lain kebijakan ini juga berdampak terhadap ketersediaan produk dan barang di masyarakat, logistik industri, serta logistik komoditas penting lainnya seperti BBM, barang pangan dan barang ekspor impor menjadi terhambat yang dapat berakibat pada kenaikan harga-harga.
“Oleh sebab itu, permasalahan yang muncul setiap tahun di negara kita ini sangat penting untuk didiskusikan bagaimana mengelola pembatasan angkutan secara efektif, dan mencari solusi optimal terhadap permasalahan yang muncul, sehingga dapat mengakomodasi kepentingans semua pihak tanpa mengorbankan kelancaran logistik dan perekonomian nasional,” kata Deny, Kamis (26/9).
Sementara, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan (Kemendag), Sri Sugy Atmanto menyampaikan, pembatasan distribusi bisa menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah yang dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga.
“Intinya, kelancaran mudik bagi yang merayakan hari besar keagamaan tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan bahan pokok dan distribusinya juga tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.jawapos.com/nasional/015131999/bisa-bikin-harga-naik-skb-pelarangan-angkutan-barang-sumbu-3-saat-hbkn-akan-dikaji-ulang
Salam,
Divisi Informasi
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, potensi pasar perikanan internasional pada 2023 mencapai 269,3 miliar dolar AS, namun demikian hingga kini Indonesia belum mampu masuk ke lima besar pasar perikanan dunia.
“Sebetulnya potensi (sektor perikanan) agak besar sekali. Sekitar 269 miliar dolar AS,” kata Trenggono di Sentul, Jawa Barat, Kamis.
Dengan potensi pasar yang terbuka lebar itu, Trenggono mengakui Indonesia masih memiliki pekerjaan besar agar mampu menembus lima besar eksportir produk kelautan dan perikanan dunia pada 2023 yang didominasi Tiongkok dengan nilai 20,68 miliar dolar AS atau pangsa asar 11,18 persen; Norwegia dengan nilai ekspor 16,05 miliar dolar AS atau pangsa pasar 8,68 persen; Ekuador 9,04 miliar dolar AS atau 4,89 persen; Chili 8,89 miliar dolar AS atau 4,81 persen; Vietnam sebesar 8,39 miliar dolar AS atau 4,54 persen serta Indonesia masih tertinggal di urutan ke-13 dengan nilai ekspor mencapai 5,63 miliar dolar AS dengan pangsa pasar 3,03 persen.
Ia menjelaskan, rata-rata produksi perikanan Indonesia sejak 2021 ke atas mencapai 5,5 hingga 5,4 juta dolar AS. Untuk menggenjot produksi perikanan tersebut, diakuinya masih terdapat tantangan infrastruktur.
Karenanya, pihaknya menghadirkan roadmap untuk meningkatkan penyerapan produk kelautan perikanan untuk memenuhi kebutuhan protein yang diprediksi FAO meningkat 70 persen pada 2050, hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk yang juga diprediksi mengalami peningkatan signifikan.
Sumber dan berita selengkapnya:
Trenggono ungkap potensi pasar perikanan global 269,3 miliar dolar AS – ANTARA News
Salam,
Divisi Informasi
Sejumlah pelaku industri di Tanah Air yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan segala hal terkait wacana pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.
Hal tersebut merupakan hasil diskusi dari Apindo dan Perprindo yang digelar di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Kedua asosiasi pelaku usaha tersebut berdiskusi tentang rencana pemerintah memindahkan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.
Hadir dalam diskusi tersebut diantaranya Sekjen Perprindo, Andy Arif Widjaja, Wasekjen Perprindo Heryanto, Ketua Bidang Perdagangan dan Industri Perprindo Henry Sofian, Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Head of Infrastructure Apindo Denon Prawiraatmadja, Ketua Komite Laut Apindo Faty Khusumo dan pengurus Apindo lainnya.
Perprindo dan Apindo berdiskusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang kesiapan dari infrastruktur pelabuhan di wilayah timur Indonesia.
Hasil diskusi menyepakati bahwa konektivitas pelayaran internasional ke pelabuhan timur yang diwacanakan untuk dijadikan pelabuhan impor dinilai belum lengkap. Sehingga dampaknya bisa mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan untuk produk pendingin komersial seperti chest freezer dan showcase yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.
Selain itu, hal tersebut bisa juga mengakibatkan kelangkaan produk pendingin yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sehingga masyarakat yang akan dirugikan pada akhirnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
Pemindahan Pelabuhan Impor ke Indonesia Timur Harus Pertimbangkan Iklim Usaha (investor.id)
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta, CNBC Indonesia – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik meraih penghargaan sebagai KEK industri terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Apresiasi ini menumbuhkan optimisme akan masa depan KEK.
KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ditetapkan sebagai KEK berkategori industri melalui PP No 71 tahun 2021 dan beroperasi penuh pada 8 November 2024.
Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, Bambang Soetino mengungkapkan, pencapaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah yang terus mendukung pengembangan JIIPE. Menurut dia, pemerintah memberikan dukungan berkesinambungan sehingga JIIPE bisa berkembang dari status Proyek Strategis Nasional menjadi KEK.
“Bahkan tahun ini kita mendapatkan prestasi yang luar biasa, yaitu sebagai KEK industri terbaik di Indonesia. JIIPE ini kita desain suatu kawasan industri yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri, perumahan, dan mempunyai fasilitas yang lengkap,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia belum lama ini.
Bambang menekankan dengan status sebagai KEK, JIIPE akan memiliki daya tarik tersendiri sehingga JIIPE menjadi kawasan industri yang lengkap. Bahkan dirinya menegaskan, JIIPE dapat mencapai target yang dicanangkan pemerintah dalam mendongkrak nilai investasi.
“Dalam 5 tahun ke depan JIIPE harus bisa menarik investasi US$ 6,7 miliar atau ekuivalen dengan Rp 110 triliun yang mana saat ini atau per akhir Juni, JIIPE sudah menarik investasi Rp 81 triliun,” tambah Bambang.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925152238-4-574534/kek-jiipe-jadi-kawasan-industri-terbaik-dari-kemenko-perekonomian
Salam,
Divisi Informasi
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengendalikan impor perikanan. Impor dipastikan hanya untuk komoditas perikanan yang tidak memiliki substitusi lokal dan dibutuhkan oleh industri pengolahan spesifik serta bagi keperluan hotel, restoran, dan katering (horeka). Tercatat, sepanjang Januari-Agustus 2024, neraca perdagangan perikanan nasional surplus hingga US$ 3,41 miliar.
Kebijakan impor itu diatur lewat sejumlah regulasi, di antaranya PP No 09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, Perpres No 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, serta Permen KP No 06 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana diubah menjadi Permen KP No 14 Tahun 2024.
Mekanisme impor terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) yang memudahkan pengawasan dan transparansi prosesnya. Pengawasan impor perikanan juga melibatkan sejumlah instansi, seperti Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP. Artinya, pengawasan dilakukan ketat demi memastikan impor digunakan sesuai peruntukkannya, misalnya bagi kebutuhan pengolahan/konsumsi.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo menjelaskan, keputusan impor perikanan dilakukan melalui koordinasi antarlembaga terkait yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian. Dalam praktiknya juga dilakukan peninjauan rutin untuk menyesuaikan pasokan dan kebutuhan perikanan di dalam negeri. Artinya, pelaksanaan impor ikan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://investor.id/business/374639/impor-perikanan-nasional-terkendali
Salam,
Divisi Informasi
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi berencana ingin membatasi operasional truk barang khususnya kontainer di jalan-jalan protokol.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengatakan, pihaknya akan mencoba kembali untuk menerapkan pembatasan waktu operasional truk barang khususnya kontainer.
”Saya sudah meminta kepada Kepala Bidang Lalu Lintas membuka kembali arsip-arsip lama untuk melihat kendalanya dimana,” terang Johan pada Rabu (25/9/2024).
Johan juga menjelaskan, akan mencoba kembali penerapan pembatasan waktu operasional kontainer tersebut.
Sumber dan berita selengkapnya:
Dishub Kota Bekasi akan Berlakukan Kembali Jam Operasional Truk Container – BEKASIPEDIA
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta (ANTARA) – Dewan Penasehat Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI), Trian Yuserma, mendukung digitalisasi pembayaran di sektor logistik secara menyeluruh karena membuat transaksi menjadi lebih aman dan efisien.
Trian menyampaikan, industri logistik di kota dan daerah di Indonesia saat ini mayoritas sudah melakukan digitalisasi untuk sistem pembayarannya.
“Di industri logistik atau pengiriman barang saat ini 90 persen sudah melakukan cashless atau non-tunai. Kalau dulu transfer atau bayar pakai mesin EDC, sekarang pakai dan QRIS dan e-Wallet,” ujar Trian dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Namun, Trian memiliki catatan khusus terkait digitalisasi pembayaran di industri logistik saat ini. Ia berharap agar pemerintah dapat membuat aturan tegas agar seluruh industri logistik yang saat ini sudah banyak digerakkan oleh e-commerce agar diwajibkan menggunakan transaksi digital.
“Saran saya harus ada regulasi yang mewajibkan agar seluruh industri logistik sudah pakai QRIS, e-wallet dan digital payment lain. Jangan ada pakai tunai lagi. Selain lebih aman dan efisien, transaksi tunai kalau bisa diminimalisir demi menghindari inflasi juga,” kata Trian.
Sumber dan berita selengkapnya:
ALDEI dukung digitalisasi pembayaran di sektor logistik – ANTARA News
Salam,
Divisi Informasi
VIEW ALL
Kebangkitan Industri Logistik Pasca Pandemi Covid-19
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal RORO dan CURAH, Cruise, dan Penumpang
Informasi BukuPenulis:Wahyono Bimarso, Muhamad Kemal Idris, Benny Herianto, David Pandapotan Si...
Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Sipil Pelabuhan
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Ir. Bambang Warsito, QIA. Taufik MR, S.T., M...
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal Konvensional dan Serbaguna
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Capt. Abdul Muis, M.M., M.Mar.Reza Fauzi Jay...
Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan Indonesia (Menuju Indonesia Emas 2045, Port Channel & Basin, Port Governance, MARPOL, ISPS Code, IMDG, Public Participation, Digitalisasi Pelabuhan) Jilid 2
Informasi BukuPenulis Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE. Daftar Isi Harga BukuHarga: Rp 300.000...
