Informasi BukuPenulis:Dwi Wahyu Hidayat, Putu Diva Ariesthana Sadri, Ni Luh Darmayanti, Anggun ...
Semakin dekatnya pemindahan ibu kota nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur, menjadi peluang besar untuk merasakan dampak dari berbagai sektor untuk Kalimantan Selatan.
Guna memantapkan diri, sebagai gerbang IKN, Pemerintah Provinsi Kalsel bakal menggenjot pembangunan-pembangunan di daerah. Salah satunya Kalsel ingin menjadi gerbang logistik Kalimantan.
“Jadi berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029 Kalsel menjadi gerbang logistik Kalimantan,” kata Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor di ruang kerjanya, Banjarbaru, Kamis (6/6/2024).
Ia mengatakan untuk menuju gerbang logistik Kalimantan, pihaknya akan membangun infrastruktur yaitu adalah dermaga pulau laut dan jembatan penghubung pulau laut Kota baru, dan sarana prasarana lainnya.
“Kalsel memang sudah dipilih mejadi perencanaan sebagai gerbang logistik Kalimantan oleh Bappenas, jadi kita harus bangun dermaga hingga jembatan penghubung pulau Kalimantan,” ujarnya.
Komitmen pembangunan jembatan penghubung ini sudah dilakukan antara Provinsi dan dua daerah yaitu Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu dengan kolaborasi pendanaan melalui APBD sampai 2 tahun sebesar Rp1 triliun.
Selain infrastruktur, kata Ariadi, pihaknya juga menyadari pentingnya sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung gerbang logistik Kalimantan.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel akan mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan terampil,” ungkapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/06/mantapkan-infrastruktur-menjadi-peluang-besar-kalsel-menuju-gerbang-logistik-kalimantan/
Salam,
Divisi Informasi
Terselenggaranya kegiatan perdagangan di dalam ke luar negeri didukung biaya logistik berdaya saing menjadi penentu penting yang harus diperhatikan stakeholder terlebih dalam upaya peningkatan arus investasi dan kelancaran distribusi barang.
Hal itu mengemuka dalam Audiensi Kolaboratif Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj. Gubsu) Hassanudin diinisiasi DPW Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Sumatera Utara di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman 41 Medan, Rabu malam (5/6/2024).
Selain itu ditegaskan Pj. Gubsu, biaya logistik yang berdaya saing menjadi penentu kelancaran arus barang dalam dan luar negeri, termasuk perlunya peran regulator unsur pemerintah terkait, BUMN dan swasta.
Yang juga penting diperhatikan lembaga pemerintah terkait, menurut Pj Gubsu, adalah penertiban depo depo kontainer yg tidak memiliki izin.
Hadir mendampingi Pj. Gubsu, Kadis Perhubungan Sumut, Kadis Perindag ESDM, dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu.
Sumber dan berita selengkapnya:
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat industri perikanan halal dunia.
“Ini menjadi bagian komitmen KKP dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri perikanan halal dunia,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, di Jakarta, Kamis.
Sebagai negara mayoritas Muslim, Budi menilai Indonesia dapat menjadi barometer penerapan standar syariah dalam keamanan dan kesesuaian produk pangan, khususnya produk perikanan. Karenanya, sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam praktik tersebut.
“Kami percaya pelaku usaha kita mampu menerapkan standar halal, karena produknya bukan hanya enak dan aman, tapi juga halal,” ujarnya lagi.
Senada, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP KKP Widya Rusyanto memastikan jajarannya turut aktif dalam mensosialisasikan penerapan produk halal seperti pada 21 Mei 2024 telah berlangsung kegiatan sosialisasi menuju sertifikasi halal secara daring.
“UMKM yang inovatif hendaknya dapat menerapkan sertifikasi halal sebagai strategi untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.antaranews.com/berita/4140363/sertifikat-halal-menjadikan-indonesia-pusat-industri-perikanan-halal
Salam,
Divisi Informasi
Mamuju, Katinting.com – Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, didampingi oleh Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Belang-Belang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Belang-Belang di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis, (6/6).
Dalam kunjungan tersebut, Pj. Gubernur Bahtiar melakukan rapat untuk memperoleh informasi terkait fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Pelabuhan Belang-Belang. Selain itu, ia juga berdialog langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan tersebut.
Bahtiar menyatakan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk melihat secara langsung fasilitas yang ada di Pelabuhan Belang-Belang. Menurutnya, sejumlah pelabuhan di Sulawesi Barat, termasuk Pelabuhan Belang-Belang, masih sangat terbatas dalam hal fasilitas dan perlu ditingkatkan di masa mendatang.
“Dalam upaya mengoptimalkan fungsi pelabuhan Sulbar sebagai penyangga IKN, salah satu prioritas Pemprov saat ini adalah mengkoneksikan Sulbar dengan IKN. Salah satu fasilitas utama yang perlu ditingkatkan adalah pelabuhan yang representatif,” kata Bahtiar.
Ia menambahkan bahwa beberapa pelabuhan di Mamuju, termasuk Pelabuhan Belang-Belang, saat ini berstatus kelas III, yang berarti masih menggunakan fasilitas terbatas. Oleh karena itu, Bahtiar mengusulkan agar pelabuhan ini ditingkatkan menjadi pelabuhan nasional agar mendapatkan prioritas dari pemerintah pusat.
“Provinsi ini terdekat dengan IKN, sehingga perlu mempercepat akses ke IKN. Pelabuhan yang representatif menjadi kunci utama untuk membuka ekosistem ekonomi daerah ini. Oleh karena itu, kami ingin mendorong percepatan pengembangan pelabuhan, bersama dengan teman-teman di kabupaten,” tambahnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://katinting.com/pj-gubernur-bahtiar-dorong-percepatan-pengembangan-pelabuhan-belang-belang-untuk-dukung-ikn/
Salam,
Divisi Informasi
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Harga sapi di Kota Banjarmasin untuk sapi kurban tahun ini dipastikan naik sebesar Rp 5 ribu.
Jika tahun lalu harga sapi hanya Rp 70 ribu per kilogram. Tahun ini harga sapi hidup untuk kurban mencapai Rp 75 ribu per kilogram.
Pengusaha sapi Banjarmasin, Hidayatullah mengatakan harga sapi naik mengikuti biaya pengiriman.
Ia terpaksa memilih jalur kapal kargo ketimbang tol laut. Bukan tanpa alasan. Menurutnya, kargo persyaratannya lebih mudah ketimbang tol laut.
Jika menggunakan tol laut, menurutnya syarat yang harus dilengkapi lebih banyak lagi. Padahal, sapi yang ia datangkan sudah memiliki persyaratan sehat.
“Kalau kargo lebih mudah. Tapi lebih mahal,” ujarnya saat ditemui di RPH Basirih, Rabu (5/6/2024).
Ia mengatakan untuk sapi di Banjarmasin masih aman. Sebab, ia mendapat jatah 500 ekor. Pun dengan tahun ini. Hanya saja, memang diakuinya, untuk ke Kalimantan Selatan jumlah sapi dari luar pulau baik dari Kupang, Bali, dan Madura memang ada pengurangan.
“Untuk saya sih aman saja,” ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/05/pilih-pengiriman-sapi-lewat-kargo-pengusaha-banjarmasin-ungkap-ribetnya-persyarakat-lewat-tol-laut
Salam,
Divisi Informasi
Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah, seperti Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali, NTB, NTT (Bali Nusra), dan Bea Cukai Bekasi gelar customs visit customer (CVC) dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.
“CVC merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, Rabu (5/6/2024).
Ia menyebutkan, pada Mei 2024, Kanwil Bea Cukai Bali Nusra mengunjungi 13 perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai di wilayah Bali. Tujuan program CVC ini adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa dan melakukan pendalaman pengetahuan tentang proses bisnis (probis).
“Dengan kami mendalami probis perusahaan, maka jika ada kendala yang dihadapi perusahaan, kami dapat segera membantu menyelesaikannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. CVC ini juga sebagai upaya untuk membangun komunikasi antara Bea Cukai dengan pengguna jasa dan menjalin kerja sama yang lebih erat,” ujar Encep.
Masih di bulan yang sama, tepatnya pada 27 Mei 2024, Bea Cukai Bekasi turut menjalankan program CVC ke salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mandiri (KBM), PT Indonesia Epson Industry.
“CVC ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kegiatan asistensi dan upaya memastikan kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan kepabeanan dan cukai,” ungkapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.inilah.com/wujudkan-kondusivitas-iklim-investasi-bea-cukai-kunjungi-perusahaan-penerima-fasilitas-kepabeanan
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, potensi Batam sebagai hub utama jaringan kabel serat optik internasional dan domestik.
Hal tersebut mendukung investasi Data Center yang membutuhkan lebih banyak kabel serat optik baru dan keragaman rute yang dapat dijamin oleh landing point kabel di Nongsa Digital Park, Batam.
Airlangga menyampaikan hal itu kepada pengusaha di sektor teknologi seperti CEO BW Digital Ludovic Hutier, CTO and MD PDG Asher Ling, dan MD and Head of Data Centre GAW Capital Kok-Chye Ong.
“Batam dapat menjadi lokasi yang sangat kompetitif untuk ekosistem industri digital. Dengan total investasi yang masuk dalam pengembangan Data Center di Batam mencapai sekitar 3 miliar dolar AS, pembangunan jaringan kabel serat optik menjadi keunggulan konektivitas dalam pembangunan Data Center di Batam,” kata Airlangga saat pertemuan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) 2024 di Singapura, Rabu.
Selain permasalahan perizinan, ketersediaan air dan energi yang ramah lingkungan juga menjadi topik yang dibicarakan oleh Airlangga. Pengusaha mengharapkan agar tambahan hydro power di Sumatera yang menghasilkan ratusan megawatt (MW) energi ramah lingkungan dapat disuplai ke Batam untuk meningkatkan kapasitas Data Center yang sedang dan akan dibangun.
Suplai energi hydro power tersebut akan menjadi game changer sekaligus meningkatkan daya tarik Batam untuk menjadi tujuan investasi.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.antaranews.com/berita/4138737/airlangga-ungkap-potensi-batam-bagi-ekosistem-industri-digital
Salam,
Divisi Informasi
DENPASAR, NusaBali – Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Kota Denpasar merancang melakukan budidaya ikan kerapu di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Sebab, potensi budidaya ikan air laut di Kota Denpasar ada pada luasan lahan 9 hektare.
Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangsa, Rabu (5/6), mengatakan kendati lahan cukup luas, namun saat ini baru dimanfaatkan 2 hektare khususnya untuk jenis ikan kerapu.
Di tengah peluang pasar yang tinggi, kata dia, pengembangan ikan kerapu akan menjadi fokus ke depan. Pulau Serangan yang memiliki potensi akan didorong maksimal untuk budidaya ikan kerapu. Kata Bagus Mayun, serapan ikan kerapu di Denpasar sangat bagus. Terutama untuk restoran sea food, termasuk di wilayah Serangan yang kini mulai terkenal dengan wisata kulinernya.
Dikatakannya, kebutuhan ikan di Kota Denpasar mencapai 8 ton per hari. Dari jumlah tersebut baru 4 ton atau 50 persen yang mampu diproduksi di Kota Denpasar. “Jadi 4 ton lagi didatangkan dari kabupaten yang lain dan mungkin juga dari provinsi lain seperti dari Banyuwangi, Jawa Timur yang masuk di Kedonganan,” ujar Bagus Mayun.
Jumlah produksi ikan di Kota Denpasar, menurut Bagus Mayun, terdiri dari sekitar 3 ton merupakan hasil perikanan tangkap dan 1 ton hasil perikanan budidaya. Selain kerapu, di Denpasar juga ada budidaya ikan air tawar seperti nila dan lele. Termasuk budidaya ikan air payau seluas 20 hektare yang sudah termanfaatkan semuanya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.nusabali.com/berita/168619/dinas-perikanan-denpasar-rancang-budidaya-ikan-kerapu-di-serangan
Salam,
Divisi Informasi
JAKARTA – Keakuratan alat penimbangan kendaraan bermotor sangat penting ditekankan guna memastikan keselamatan dan kepatuhan dalam pengangkutan barang. Hal ini juga salah bentuk penertiban angkutan barang yang melebihi kapasitas.
“Perawatan yang teratur dan tepat akan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas proses pengawasan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendro Sugiatno di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Saat ini pihaknya melalui Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada fasilitas penimbangan kendaraan bermotor.
Menurutnya, dalam era yang semakin berkembang, peran fasilitas penimbangan dalam memastikan keselamatan dan kepatuhan dalam pengangkutan barang menjadi semakin penting.
Namun, untuk menjalankan peran tersebut dengan efektif, diperlukan perhatian khusus terhadap perawatan alat penimbangan itu.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://economy.okezone.com/read/2024/06/05/320/3017550/ri-tertibkan-truk-obesitas-alat-penimbangan-kendaraan-bermotor-harus-akurat
Salam,
Divisi Informasi
PINUSI.COM – Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai mengatakan, Indonesia perlu membangun konektivitas antar-pulau.
“Konektivitas antar-pulau di Indonesia perlu ditunjang dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai.”
“Untuk itu, dibutuhkan sistem logistik yang maju agar dapat memberikan dukungan pelayanan kejahteraan dan memajukan masyarakat di daerah,” ujarnya, saat rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.
Pengawasan atas pelaksanaan UU 17/2008 tentang Pelayaran, sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang dilakukan Komite II DPD, untuk mengetahui permasalahan kemaritiman yang dihadapi di Sulawesi Selatan.
“Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Komite II DPD ingin mengetahui sejauh mana tata kelola pelayaran dan pengelolaan pelayaran ditingkat daerah dan nasional,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, ada pekerjaan besar di Sulawesi Selatan.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://pinusi.com/komite-ii-dpd-awasi-pelaksanaan-uu-pelayaran-untuk-penguatan-logistik-nasional
Salam,
Divisi Informasi
VIEW ALL
Kebangkitan Industri Logistik Pasca Pandemi Covid-19
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal RORO dan CURAH, Cruise, dan Penumpang
Informasi BukuPenulis:Wahyono Bimarso, Muhamad Kemal Idris, Benny Herianto, David Pandapotan Si...
Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Sipil Pelabuhan
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Ir. Bambang Warsito, QIA. Taufik MR, S.T., M...
Perencanaan dan Pengoperasian Terminal Konvensional dan Serbaguna
Informasi BukuPenulis:Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE.Capt. Abdul Muis, M.M., M.Mar.Reza Fauzi Jay...
Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan Indonesia (Menuju Indonesia Emas 2045, Port Channel & Basin, Port Governance, MARPOL, ISPS Code, IMDG, Public Participation, Digitalisasi Pelabuhan) Jilid 2
Informasi BukuPenulis Ir. Wahyono Bimarso, Dipl.HE. Daftar Isi Harga BukuHarga: Rp 300.000...
