Industri Halal di Indonesia
Summary Buku ini disusun secara sistematis mengikuti pedoman studi mata kuliah di kampus. Oleh karena itu, sangat cocok sebagai buku referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas lain yang tertarik dengan Industri Halal atau ingin mempelajari secara mendalam perkembangan Industri Halal di Indonesia. Buku ini berisi gambaran umum mengenai Industri Halal di
- Published in Info Buku
Pelaku UMKM Sebaiknya Kantongi Sertifikasi Halal
Terdapat kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha seringkali membawa sejumlah tantangan. Namun, tantangan tersebut justru dapat menjadi peluang tersendiri bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, adanya sertifikasi halal, akan tercipta kesetaraan dalam persaingan usaha karena telah memenuhi standar yang sama. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi.
- Published in Berita
KEK Industri Halal Sidoarjo Incar Investasi Rp97,8 Triliun
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo mendapat kunjungan istimewa dari 28 delegasi perusahaan makanan dan minuman internasional asal Tiongkok, pada Jumat 15 November 2024. Kunjungan ini diikuti oleh 50 orang, yang membahas potensi besar dalam mendukung industri halal di Indonesia. Delegasi dari Tiongkok terlihat antusias dalam sesi tanya jawab. Mereka terkesan dengan berbagai insentif
- Published in Berita
Aptrindo Keluhkan Wacana Sertifikasi Halal Truk Logistik di RI
Belakangan ini, beredar sebuah wacana terkait tentang penerapan sertifikasi halal untuk truk logistik di Indonesia. Aturan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk lingkup jasa. Adapun sertifikat halal untuk jasa yang dimaksud
- Published in Berita
Menyoal Sertifikasi Halal Truk Logistik yang Kontraproduktif
Wacana penerapan sertifikasi halal untuk angkutan transportasi logistik atau truk menjadi polemik baru. Kebijakan yang merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini justru dinilai akan memberatkan pengusaha angkutan barang logistik dan konsumen. UU Nomor 33/2014 memang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah
- Published in Berita
Minta Dibatalkan, Praktisi Transportasi Partai Gerindra Ini Sebut Sertifikasi Halal Angkutan Logistik Tak Ada di Undang-Undang
SHNet, Jakarta-Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi angkutan logistik tidak ada di dalam undang-undang sehingga harus dibatalkan. Yang diatur dalam undang-undang transportasi itu hanya permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan transportasi. “Jadi, di Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan itu sama sekali
- Published in Berita
KAI Logistik Jamin Angkut Barang Berprinsip Halal
Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) menjamin pengangkutan berbasis halal di beberapa titik terminal barang. Mulai dari Jakarta, Karawang, hingga Surabaya. Dalam menjaga kualitas, prosesnya pun akan diaudit setiap tahun. Direktur Operasi KAI Logistik, Heri Siswanto mengatakan pihaknya sudah mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Meskipun sifat sertifikasi ini
- Published in Berita
Virgojanti: Industri Halal Bagian Penting Pembangunan Perekonomian Negara
RMBANTEN.COM – Kota Serang – Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam rangka membangun industri halal di Provinsi Banten dan Indonesia. Begitu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti, dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Pusat Industri Halal Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten Tahun 2024
- Published in Berita
Jasa Logistik Pangan, Kudu Comply Sertifikasi Halal per Oktober 2024
LOGISTIKNEWS.ID – Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), menegaskan kegiatan jasa logistik yang berhubungan dengan komoditi makanan dan minuman (pangan) wajib tersertifikasi Halal pada Oktober 2024. Direktur Utama LPPOM-MUI, Muti Arintawati menegaskan, ke depannya kewajiban sertifikasi halal di berbagai sektor, dari hulu ke hilir, tidak hanya pada makanan dan minuman saja. “Namun untuk kegiatan
- Published in Berita
Oktober 2024, Perusahaan Logistik Wajib Terapkan Sertifikasi Halal
Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal dan peraturan yang semakin ketat dari pemerintah. Rektor ULBI Prety Diawati menyatakan, kewajiban sertifikasi halal bagi perusahaan logistik di Indonesia adalah topik yang sangat relevan dan penting. “Perusahaan logistik harus siap memenuhi standar sertifikasi halal untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan konsumen. Halal bukan sekadar label, tetapi mencakup
- Published in Berita
