Oleh: Novyana Evalinda, S. M.
Junior Consultant | Supply Chain Indonesia
Berita mengenai pembangunan Kanal Kra di Thailand kembali mencuat setelah ada beberapa informasi bahwa pembangunan kanal tersebut akan dilanjutkan. Rencana untuk membangun kanal di Kra Isthmus, Thailand Selatan, telah diusulkan berkali-kali sejak abad ke-17. Kini pemerintah Thailand tengah fokus dalam melakukan pembangunan kanal tersebut. Pembangunan Kanal Kra ini akan memotong jalur kapal-kapal logistik internasional.
Skema perjalanan kapal logistik akan mengalami perubahan. Dengan adanya Kanal Kra, jalur kapal-kapal logistik akan terpotong dari Laut China Selatan sampai ke Laut Andaman. Kanal Kra Thailand juga akan menghubungkan beberapa negara di Asia seperti, Cina, Jepang, dan negara-negara Asia Timur lainnya dan pasar di Eropa, Afrika, dan India. Proyek ini memungkinkan kapal logistik untuk tidak akan lagi melewati Selat Malaka ke Singapura dan Malaysia atau untuk bersandar dan mengisi keperluan logistik di negara tersebut sebelum berlayar kembali menuju barat atau timur.
Pembangunan Kanal Kra ini berpotensi memberikan manfaat dalam industri logistik. Selain akan terjadi penghematan bahan bakar yang disebabkan oleh berkurangnya jarak yang harus ditempuh oleh kapal, keberadaan Kanal Kra juga dapat mengurangi waktu pelayaran sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan menjadi lebih sedikit.
Dengan keberadaan Kanal tersebut, Laut China Selatan dan Laut Andaman akan terhubung. Jarak yang akan ditempuh untuk berlayar akan berkurang sebesar lebih dari 1.200 kilometer. Hal ini akan berpengaruh pada waktu tempuh berlayar. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan tersebut adalah berkurang sebesar tiga sampai dengan empat hari.
Pembangunan Kanal Kra ini juga akan memberi potensi timbulnya daya saing baru di sektor pelayaran dan logistik. Indonesia tengah menyiapkan Pelabuhan Kuala Tanjung yang berlokasi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara untuk menghadapi dunia persaingan tersebut. Pelabuhan ini dipersiapkan lantaran daerah tersebut akan dilintasi kapal-kapal dari negara Indochina menuju Australia dan Selandia Baru. Pelabuhan ini diprediksi akan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah barat Indonesia pada 2023 mendatang. Daya tampung pelabuhan ini adalah sebesar 600 juta TEU’s per tahun. Pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia, melewati Pelabuhan Tanjung Priok.
Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh Pemerintah Indonesia dari proyek Pelabuhan Kuala Tanjung adalah sebagai berikut:
- Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung ini beroperasi sebagai hub international. Hal tersebut akan menjadikan proyek ini menguntungkan pemerintah dari industri logistik. Adanya Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional, diharapkan Indonesia dapat merasakan keuntungan-keuntungan yang selama ini dirasakan oleh Singapura dan Malaysia.
- Keuntungan yang akan diperoleh Pemerintah dari sisi bisnis adalah:
- Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi daya tarik bagi investor, baik investor dalam negeri dan luar negeri.
- Akan ada bisnis-bisnis lainnya yang akan berkembang. Salah satunya adalah proyek pembangunan kawasan industri. Demi terlaksananya proyek pembangunan industri, maka dibutuhkan jutaan tenaga kerja yang akan bekerja dalam kurun waktu yang terhitung tidak singkat, yaitu selama 15 tahun. Dengan begitu, akan tersedia lapangan pekerjaan baru untuk membangun proyek tersebut. Kemudian diikuti oleh potensi lapangan pekerjaan baru untuk operasi kawasan industri tersebut. Hal ini membantu perekonomian negara, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia, bukan hanya dalam masa proyek, tapi akan berkelanjutan sampai operasi bisnis.
- Selain itu, adanya Pelabuhan Kuala Tanjung akan mempermudah investor untuk masuk ke lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan dari Rencana Pelabuhan Kuala Tanjung Tahun 2012, pembangunan pelabuhan ini akan mengakomodir kargo untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pelabuhan Belawan. Hal ini akan menghidupkan perekonomian di kawasan dan sekitar pelabuhan.
- Pemerintah dapat melakukan kerja sama konsesi bisnis kepada operator pelabuhan berkelas dunia. Dengan strategi ini, keuntungan berupa konsesi fee dapat diperoleh pemerintah. Konsesi fee tersebut diberikan karena pemberian konsesi bisnis pelabuhan oleh pemerintah kepada operator (pihak swasta) dan pembiayaan fasilitas-fasilitas pendukung untuk jangka waktu tertentu. Pada masa yang ditentukan, masa konsesi akan habis, kemudian operasi pelabuhan akan kembali digerakkan oleh pemerintah melalui PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
Referensi:
Thai Canal: https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_Canal diakses pada 15 Januari 2019 pk. 12.28
*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau pandangan resmi Supply Chain Indonesia.
Download artikel ini:
SCI - Artikel Dampak Pembangunan Kanal Kra Thailand terhadap Sektor Logistik Indonesia dan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung (857.0 KiB, 521 hits)
