Peran Depo Kontainer dalam Kegiatan Ekspor-Impor
Oleh: H. Muslan A.R.Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Depo kontainer merupakan tempat penyimpanan kontainer atau peti kemas kosong (empty container), tempat pembersihan (cleaning), perbaikan (repairing) kontainer, serta tempat untuk pelaksanaan survei kontainer pada saat kontainer masuk maupun keluar. Fungsi depo kontainer adalah menyiapkan kontainer yang akan dipergunakan oleh para eksportir untuk kebutuhan ekspor
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Mitigasi Risiko Penyerahan Bill of Lading pada Industri Freight Forwarding
Oleh: Ahmad SugionoWakil Ketua Umum Bidang Logistik dan PergudanganAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) – DKI Jakarta Para praktisi freight forwarding saat ini sedang mengeluhkan persaingan yang mengabaikan risiko dan aturan terkait penyerahan Bill of Lading (B/L) oleh salah satu importir pelanggan yang selanjutnya ditukar dengan Delivery Order (DO) sebagai tindak lanjut dari pengeluaran barang
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Pengoptimalan Program Tol Laut
Oleh: Prof. Togar M. Simatupang, Ph.D.Guru Besar Sains Manajemen | Institut Teknologi Bandung Program tol laut mengangkat logistik maritim dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Implementasi tol laut mengalami evolusi seiring dengan tantangan di lapangan dan telah memberikan tanda-tanda keberhasilkan memperkecil disparitas harga. Keberhasilan program tol laut mempunyai batas ketika perhatian terfragmentasi hanya pada segmen laut. Potensi
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Permasalahan dalam Aktivitas Pelabuhan di Indonesia
Oleh: Tedy Herdian, S.Kom, M.M.Deputy Port Facility Security Officer | TPK KojaDosen | Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah pulau sebanyak 17.508. Jarak antarpulau tersebut tentunya memerlukan konektivitas pendukung untuk menunjang stabilitas perekonomian bangsa secara merata. Berdasarkan data Kementerian Koordinator
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Membenahi Tata Kelola dan Kelembagaan Otoritas Pelabuhan
Oleh: Dr. Drs. H. Achmad Ridwan Tentowi, S.H., M.H. Pemerhati dan Praktisi Kepelabuhanan Selain memperbaiki infrastruktur, Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang pada saat ini menuju Negara Maritim perlu menata kelola instansi dan lembaga pendukung penggerak sektor kemaritiman. Hal ini menjadi krusial agar visi dan misi menjadikan RI sebagai poros maritim dunia bisa terealisasikan. Salah satunya
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Potensi Implementasi Tol Laut terhadap Sektor Perikanan Indonesia
Oleh: Tiara Safitri Junior Consultant | Supply Chain Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km2 dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Luas wilayah geografis Indonesia tersebut memerlukan pembangunan poros maritim sebagai upaya untuk mempercepat distribusi arus logistik yang bertujuan untuk menyamaratakan harga kebutuhan barang pokok dan barang penting
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Pembangunan Tujuh Pelabuhan Indonesia sebagai Hub Internasional
Oleh: Tedy Herdian, S.Kom, M.M.Deputy Port Facility Security Officer | TPK KojaDosen | Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jasa kepelabuhanan merupakan salah satu kunci perkembangan transportasi laut dan sistem logistik menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kondisi jasa kepelabuhanan yang baik dan berdaya saing global dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi efisiensi pelayanan kepelabuhanan.
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Relokasi Depot Kontainer untuk Menurunkan Biaya Pengangkutan Kontainer
Oleh: Novyana Evalinda, S. M. Junior Consultant | Supply Chain Indonesia Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekspor dan impor menggunakan kontainer memerlukan biaya operasional. Diketahui bahwa biaya pengangkutan (biaya transport) kontainer kian mahal. Salah satu faktor biaya operasional yang berpengaruh besar dalam perhitungan tarif pengangkutan adalah biaya bahan bakar kendaraan (BBK) solar. Salah satu upaya yang dapat
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Ketentuan Perhitungan Bea Masuk Barang Impor yang Mengandung Assist dari dalam Daerah Pabean (Bagian 3 dari 3 tulisan)
Oleh: Heru Setyo Basuki Customs Manager | SF Consulting Peraturan KEP-81/1999 sudah tidak berlaku sejak diberlakukannya PMK-160/2010 tetapi penulis mencoba menggunakan rumus menghitung bea masuk yang mengandung assist dari dalam Daerah Pabean pada Peraturan KEP-81/1999 karena rumusnya berbeda dengan rumus yang terdapat di PMK-160/2010. Rumus menghitung bea masuk yang mengandung assist dari dalam Daerah Pabean
- Published in Artikel Kepelabuhanan
Ketentuan Perhitungan Bea Masuk Barang Impor yang Mengandung Assist dari dalam Daerah Pabean (Bagian 2 dari 3 tulisan)
Oleh: Heru Setyo Basuki Customs Manager | SF Consulting Skema transaksi impor dengan menggunakan assist Untuk memahami tentang perhitungan bea masuk yang mengandung assist dari dalam Daerah Pabean, berikut contoh skema transaksi ekspor-impor sederhana yang terjadi di PT A di Indonesia dan Perusahaan Y di Malaysia: PT A di Indonesia melakukan pengiriman bahan baku dari
- Published in Artikel Kepelabuhanan
