Secara politis, tujuan dari Tol Laut memang sudah terwujud. Negara telah hadir di daerah pelosok yang sebelumnya enggan dijangkau perusahaan pelayaran swasta. Hal itu merupakan tonggak penting bagi pemerintahan hasil pemilihan umum dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan Kabinet Karya.
Terlepas dari itu, pelaksanaan Tol Laut masih menyisakan persoalan, mulai dari dugaan monopoli hingga rute yang tumpang tindih dengan pelayaran swasta. Persinggungan rutedengan pelayaran swasta itu memantik persaingan yang tidak sehat.
Program Tol Laut secara resmi diluncurkan pada November 2015 bersamaan dengan pembukaan tiga trayek. Saat ini, ada 13 trayek Tol Laut dengan tujuh trayek dilayani PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sedangkan sisanya dilayani operator swasta.
Tahun depan, Kemenhub berencana membuka dua rute baru. Anggaran subsidi pun bertambah sekitar 33% menjadi Rp447 miliar.
Sebagaimana diketahui, tarif angkutan Tol Laut diberikan diskon yang berasal dari subsidi pemerintah sehingga tarif angkut bisa separuh dari tarif angkut yang ditawarkan operator swasta.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, Senin, 23 Oktober 2017
Salam,
Divisi Informasi
Divisi Informasi