Oleh: Setijadi | Chairman Supply Chain Indonesia
Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 minggu lalu (27/5) menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Program harus direncanakan sejak awal untuk memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Presiden sering menemukan pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitar. Misalnya, ketidaktersediaan fasilitas irigasi di area pertanian sekitar bendungan atau akses jalan menuju pelabuhan.
Beberapa program, termasuk pembangunan infrastruktur, berorientasi hanya terhadap keluaran (output), belum terhadap hasil (outcome) dan dampak (impact). Dalam pembangunan pelabuhan, misalnya, orientasi dan tolok ukur seharusnya tidak hanya hasil fisik pelabuhan, namun juga terhadap volume bongkar-muatnya, bahkan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya.
Perencanaan program harus dengan pemahaman dan penerapan supply chain management (SCM). Pemahaman sistemik harus digunakan untuk melihat ruang lingkup program secara menyeluruh dari berbagai aspek. Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait beserta peranan dan program-programnya.
SCM memandang sistem berikut kondisi dan permasalahannya secara end-to-end. Keberhasilan SCM itu pun ditentukan berdasarkan kinerja dan keberhasilannya sebagai suatu sistem. Ukuran kinerjanya bukan berdasarkan keberhasilan salah satu atau beberapa pihak dalam rantai pasok, tetapi keberhasilan rantai pasok itu untuk “memenuhi kebutuhan pelanggan akhir atau penggunanya”.
Tahap awal dalam penerapan SCM adalah memetakan proses bisnis serta mengidentifikasi para pelaku dan pihak-pihak terkaitnya. Suatu program harus terintegrasi dengan program-program pihak terkait lainnya, baik yang sudah, tengah, atau akan berjalan. Integrasi itu membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pelaku maupun dengan pihak-pihak terkaitnya.
Pelabuhan, misalnya, membutuhkan infrastruktur pendukung seperti jalan dan rel, listrik, dan air bersih, sehingga harus melibatkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sejumlah perusahaan BUMN dan swasta juga terlibat dalam proses pembangunan pelabuhan maupun infrastruktur pendukungnya. Koordinasi harus dilakukan secara intensif yang memerlukan pengelolaan dalam manajemen proyek yang baik. Perencanaan dan pengawasan sangat diperlukan agar mencapai target-target yang ditetapkan.
Agar berdampak dan bermanfaat optimal, pembangunan pelabuhan juga harus melibatkan beberapa kementerian terkait produk atau komoditas, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemerintah daerah setempat juga harus dilibatkan agar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing produk atau komoditas, serta pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Jangan sampai pemerintah daerah setempat justru tidak dapat memanfaatkan keberadaan pelabuhan di wilayahnya.
Pemahaman dan kompetensi SCM diperlukan dalam perencanaan pembangunan publik maupun pengembangan bisnis, serta peningkatan kinerja kementerian/lembaga dan perusahaan BUMN/swasta.
Bandung, 7 Juni 2021
Setijadi
Chairman
Supply Chain Indonesia
E-mail : setijadi@SupplyChainIndonesia.com
Download Catatan ini:
Catatan SCI - Pembangunan Infrastruktur Perlu Pemahaman SCM (652.0 KiB, 112 hits)
