Smart City: Pola Penanganan Kemacetan dan Permasalahan Lalu Lintas (Bagian 2 dari 2 tulisan)

Oleh: Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
Direktur Keamanan dan Keselamatan | Korlantas Polri

One Gate Service
Pelayanan publik merupakan cermin dari peradaban suatu bangsa. Mungkin terlalu berlebihan. Pelayanan publik refleksi profesionalisme aparatur negara dan wujud kecintaan serta kebanggaannya di dalam membangun peradaban bangsanya. Mungkin ini sedikit lebih mudah dilihat dan dirasakan oleh publik. Tatkala pelayanan publik ini menjadi sesuatu yang membanggakan menjadi inti dan ikon suatu institusi tentu akan dilakukan dengan prima dan tulus hati. Namun, sebaliknya tatkala pelayanan publik menjadi ajang penyimpangan perebutan kewenangan bahkan kesewenang-wenangan, sebenarnya tinggal menunggu saja kapan ini meledaknya.

Pelayanan publik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang diberikan kepada publik untuk dapat memanfaatkan administrasi baik untuk perizinan, pengkajian, pengawasan, pertanggungjawaban, bahkan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas baik dari pemerintah maupun sektor bisnis.
2. Pelayanan hukum merupakan bagian untuk adanya kepastian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kepastian pelayanan hukum ini akan memberikan jaminan dari berbagai hal yang bisa menjadi penuh ketidakpastian, memberikan solusi secara beradab, dan mampu mencegah bila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Selain itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, hukum dan penegakannya dilakukan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, korban, juga para pencari keadilan.
3. Pelayanan keamanan dan keselamatan, kedua hal tersebut saling berkaitan dengan sistem-sistem operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keamanan dan keselamatan merupakan suatu jaminan yang diberikan untuk memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi dalam kondisi normal maupun kontinjensi.
4. Pelayanan informasi, di era digital saat ini informasi merupakan suatu sumber kekuatan bagi masyarakatnya. Kecepatan, keakuratan, dan kemudahan mengakses pun menjadi standar keunggulannya.
5. Pelayanan kemanusiaan merupakan pelayanan sosial agar keteraturan dan keharmonian dalam kehidupan sosial dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pelayanan kemanusiaan merupakan suatu standar prima dimana segala sesuatu hal dapat dilakukan secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan kemudahan mengakses.
6. Pelayanan publik merupakan pelayanan oleh berbagai institusi. Berbagai spirit menggelorakan untuk sinergi dan berintegrasi, namun faktanya cara-cara konvensional, manual, dan parsial terus saja dilakukan. Mengapa demikian terus terjadi? Bisa saja kelompok comfort zone, kelompok-kelompok status quo mempertahankan kemapanan dan kenyamanannya. Tidak mau untuk melakukan perubahan atau malah takut kehilangan hak-hak istimewanya? Bisa saja demikian. Namun, tatkala inti dari pelayanan publik adalah untuk mengangkat harkat manusia dan citra bangsa, maka cara-cara konvensional, parsial, dan manual akan diperbaharui dengan sistem-sistem online.

Saatnya kita mengatakan akhir dari sistem birokrasi tidak rasional yang sarat dengan pendekatan-pendekatan personal sehingga sulit mengukur standar profesionalisme baik di dalam birokrasi maupun di dalam masyarakat. Membangun birokrasi yang rasional diperlukan suatu political will yang kuat. Hal tersebut perlu didukung para mitra sebagai bagian dari soft power-nya. Para aparatur negara tanpa dukungan dari luar sulit rasanya memperbaiki birokrasi. Orang-orang di dalam bisa saja menjadi tempered radical yang berpikir out of the box atau keluar dari mainstream yang ada. Namun, jebakan-jebakan labirin birokrasi begitu rumit dan bisa-bisa membuat orang-orang baik atau yang ingin menyehatkan birokrasi terjebak dan dikorbankan.

Dengan kemajuan teknologi, kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam membangun pelayanan dalam one stop service akan semakin mudah dan banyak efisiensi yang bisa dilakukan termasuk menangkal penyimpangan-penyimpangan. Pelayanan-pelayanan publik sekarang ini secara ekstrim dianalogikan seperti pejagalan atau tempat pemotongan hewan yang pemotongannya dari ekor. Tatkala dipotong di ekornya rasa sakit akan membuat yang potong berteriak dan yang memotong pun menghilang dengan potongannya. Demikian selanjutnya memotong kakinya sama juga yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Rasa sakit dan penyiksaan inilah yang disukai kaum-kaum mapan dan nyaman.

Tatkala di online-kan maka sistem-sistem yang di-online-kan secara elektronik melalui back office application dan network-nya, maka masyarakat cukup datang ke suatu tempat atau secara online untuk mendapatkan sistem-sistem pelayanan yang dibutuhkan. Jika bisa dikerjakan dengan sistem mengapa harus dilakukan manusia? Pertanyaannya kalau semua online apa gunanya sumber daya manusia (SDM)? Ini pertanyaan konyol, namun sering menjadi pembenaran untuk berjayanya status quo. SDM ini aset utama bangsa kehebatan manusia ini ada pada pemikiran, hati nurani, dan otot atau tenaganya. Gerakan-gerakan menuju one stop service dikakukan pada back office melalui aplikasi-aplikasi elektronik yang terhubung satu dengan lainnya. Para pekerja tentu akan menjadi penghubung, menjembatani untuk adanya solusi-solusi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

Meningkatnya harkat martabat para aparatur negara tatkala birokrasi mampu membangun sistem-sistem pelayanan dalam one gate service dalam sistem-sistem online melalui aplikasi-aplikasi elektronik yang mampu memberikan pelayanan-pelayanan secara prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.

27 Maret 2018

*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau pandangan resmi Supply Chain Indonesia.

Download artikel ini:

  SCI_-_Artikel_Smart_City_-_Pola_Penanganan_Kemacetan_dan_Permasalahan_Lalu_Lintas_Bagian_2_dari_2_tulisan.pdf (768.9 KiB, 624 hits)

Komentar

comments