Pembatasan Angkutan Barang: Kemenhub Beri Dispensasi Truk Kontainer
JAKARTA — Kementerian Perhubungan akhirnya memberikan dispensasi bagi truk bersumbu tiga atau lebih pengangkut barang ekspor dan impor menyusul protes para pengusaha truk. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto menjelaskan salah satu alasan memberikan dispensasi terhadap truk pengangkut kontainer ekspor dan impor adalah operasionalnya tidak terlalu mengganggu jalur mudik pantai utara (pantura) Jawa.
- Published in Berita
Terbuka Kemungkinan Pembatasan Operasional Truk Diperpendek
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperhitungkan kemungkinan memperpendek waktu pembatasan operasional angkutan barang truk pada masa angkutan Lebaran 2017. Menhub tidak menutup kemungkinan memperpendek pembatasan operasional angkutan barang truk pada masa angkutan lebaran setelah hari H Idulfitri. Sementara terkait perubahan rentang waktu pembatasan operasional angkutan barang sebelum hari H Idulfitri,
- Published in Berita
Komisi VII DPR Ingin BBM Satu Harga Turunkan Biaya Logistik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah berupaya melakukan standarisasi harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan melalui kebijakan BBM satu harga. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Endre Saifoel berharap kebijakan BBM satu harga bisa memberikan dampak kepada harga barang. Karena hampir 20 persen sampai 30 persen komponen
- Published in Berita
Manajemen Lalu Lintas: Organda Nilai Minim Terobosan
JAKARTA — DPP Organda menyayangkan tidak ada terobosan signifikan untuk mengurangi kemacetan pada musim libur Lebaran tahun ini. Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya mengambil kebijakan yang sudah setiap tahun dilakukan yakni melakukan pembatasan operasional angkutan barang pada musim Lebaran. Menurutnya, pihaknya sudah mengusulkan
- Published in Berita
Angkutan Barang Dilarang Beroperasi H-4 Lebaran
UNGARAN, KOMPAS.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang meminta para pengusaha, terutama pengusaha ekspor-impor, logistik, dan ekspedisi untuk mematuhi surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017. Kepala Dishub Kabupaten Semarang, Prayitno Sudaryanto mengatakan, surat edaran pembatasan operasional
- Published in Berita
Pelaku Usaha Truk Keberatan Insentif Pajak Berkurang
Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku usaha angkutan barang berbasis jalan raya truk keberatan berkurangnya insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap angkutan umum barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28/2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, insentif pajak terhadap angkutan umum barang berkurang 30%.
- Published in Berita
Jelang Pembatasan Truk: Arus Barang ke Priok Meningkat 7%
JAKARTA — Volume pengangkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok meningkat 7% sejak awal pekan ini seiring dengan adanya aturan pembatasan operasional truk pada H-4 sampai dengan H+3 Lebaran 2017. Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta Hally Hanafiah mengatakan secara umum telah terjadi pergerakan kenaikan volume barang dari dan ke Tanjung
- Published in Berita
Jelang Lebaran: Angkutan Barang Dilarang Beroperasi
JAKARTA — Kementerian Perhubungan membatasi operasi angkutan barang pada H-4 hingga H+3 Idul fitri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Pembatasan itu lebih pendek dari yang sebelumnya disebutkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada H-4 hingga H+4 Idulfi tri. Pudji Hartanto, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, mengatakan pembatasan operasi pada H-4 hingga H+3
- Published in Berita
Kemenkeu Penentu Tarif PNBP, Pebisnis Transportasi & Logistik Tak Masalah
Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha bidang transportasi dan logistik mendukung Kementerian Keuangan menjadi penentu tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan pihaknya tak bermasalah kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menjadi pihak yang berwenang mengatur PNBP. “Itu tidak masalah
- Published in Berita
