×
Supply Chain Indonesia Video Channel
QUESTIONS? CALL: +62 22 720 5375 +62 821 1515 9393

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Logistik

+62227205375
Email: sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA
Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

Open in Google Maps
  • BERANDA
  • PROFIL
  • AGENDA
    • Agenda 2022
    • Training
      • Basic Logistics
      • Supply Chain Management
      • SCM Maritime Sector
      • Warehouse Management
      • Transportation Management
      • Cold Chain Logistics
      • Inventory Management
      • Procurement Management
      • Demand Forecast & Sales and Operations Planning
    • E-Training
      • Basic Logistics
      • Supply Chain Management
      • SCM Maritime Sector
      • Warehouse Management
      • Transportation Management
      • Cold Chain Logistics
      • Inventory Management
      • Procurement Management
      • Demand Forecast & Sales and Operations Planning
  • OPINI
  • UNDUH
    • Paparan SCI
    • Infografis
    • Data Logistik
    • Kementerian dan Lembaga
    • Asosiasi dan Lembaga Non-Pemerintah
    • Seminar dan Konferensi
    • Forum Diskusi
    • Materi Pembelajaran
      • ERP
      • Manajemen Logistik
      • Sistem Transportasi dan Distribusi
      • Supply Chain Management
      • Manajemen Persediaan
    • Peraturan Perundangan
      • Undang-Undang
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Gubernur
      • Peraturan Pemerintah
      • Kementerian Pekerjaan Umum
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian Perhubungan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Keuangan
      • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
      • Kementerian Perindustrian
      • Kementerian Kesehatan
  • HUBUNGI KAMI
FREEINFO

Pemerintah Rilis Aturan Pajak e-Commerce, Pengusaha Logistik: Ini Menambah Beban Kami

Monday, 14 January 2019 by Supply Chain Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh

  • Published in Berita
Tagged under: Aturan, Beban, Berita Logistik, e-commerce, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengembangan Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Menambah, Pajak, Pemerintah, Pengusaha, Rilis, Sertifikasi Logistik, Sertifikasi Supply Chain, Supply Chain, Supply Chain Indonesia

Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas Maksimal

Tuesday, 09 October 2018 by Supply Chain Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dengan fasilitas angkutan yang maksimal.  

  • Published in Berita
Tagged under: berita, Berita Logistik, Dibarengi, distribusi, Fasilitas, Harus, Kalog, kereta api, kereta barang, Konsultasi, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengembangan Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Maksimal, Pajak, pelatihan, Penelitian, pengembangan, Penghapusan, Pengkajian, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi

Pos Indonesia Dukung Penghilangan Pajak KA Logistik

Monday, 08 October 2018 by Supply Chain Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pos Indonesia (Persero) mengungkapkan sangat pendukung usulan penghilangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen jika menggunakan kereta api (KA) logistik. Direktur Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Barkah Hadi Mulyono mengatakan, hal tersebut dapat menjadi insentif yang berdampak positif bagi pengiriman logistik.   Barkah mengatakan kebijakan tersebut nantinya dapat mengurangi kelebihan muatan

  • Published in Berita
Tagged under: berita, Berita Logistik, distribusi, Dukung, KA Logistik, kereta api, kereta barang, Konsultasi, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengembangan Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Pajak, pelatihan, Penelitian, pengembangan, Penghilangan, Pengkajian, Pergudangan, Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Api Logistik, PT Kereta Api Logistik (Kalog), PT Pos Indonesia (Persero), rantai pasok, Rel, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi

Truk Angkutan Barang Bebas Pajak Progresif

Wednesday, 29 August 2018 by Supply Chain Indonesia

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kendaraan truk angkutan barang atas nama pribadi mulai merasakan bebas pajak progresif. Pembebasan pajak ini mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, sejak sepekan lalu.   Pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu unit dengan nama dan

  • Published in Berita
Tagged under: angkutan barang, Bebas, berita, Berita Logistik, distribusi, jalan tol, Konsultasi, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengembangan Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Pajak, pelatihan, Penelitian, pengembangan, Pengkajian, Pergudangan, Progresif, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi, Truk, Truk Kontainer

Pengusaha Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Pajak Impor Barang Konsumsi

Tuesday, 28 August 2018 by Supply Chain Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana Pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk barang konsumsi harus hati-hati dalam penerapannya. Karena kebijakan semacam ini memiliki risiko misalnya dilaporkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pembalasan dari negara lain, dan mengirim sinyal yang salah dalam usaha menarik investasi.   Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, sebaiknya 

  • Published in Berita
Tagged under: access, Apindo, BARANG, berita, Berita Logistik, distribusi, Hati-Hati, impor, Konsultasi, Konsumsi, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengembangan Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, market, Minta, Pajak, pelatihan, Pemerintah, Penelitian, pengembangan, Pengkajian, Pengusaha, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi, WTO

Penurunan Tarif Tol Masih Tunggu Kajian Insentif Pajak

Tuesday, 22 May 2018 by Supply Chain Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan rencana penurunan tarif tol yang sedang digodok pemerintah tidak akan mencederai kontrak yang diteken pemerintah dengan swasta.   Oleh karenanya, saat ini pihaknya tengah membahas insentif perpajakan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Insentif akan berupa fasilitas libur pajak (tax holiday) bagi investor di tiga ruas tol, yakni Tol

  • Published in Berita
Tagged under: angkutan barang, berita, Berita Logistik, distribusi, Insentif, jalan tol, Kajian, Konsultasi, Lembaga Konsultasi Logistik, Lembaga Pelatihan Logistik, Lembaga Penelitian Logistik, Lembaga Pengembangan Logistik, Lembaga Pengkajian Logistik, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Masih, Pajak, pelatihan, Penelitian, pengembangan, Pengkajian, Penurunan, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, TARIF, Tol, transportasi, Truk, Truk Kontainer, Tunggu

Penerapan Green Freight di Indonesia Terkendala Bea Masuk dan Pajak

Monday, 05 March 2018 by Supply Chain Indonesia

Oleh: Setijadi | Chairman Supply Chain Indonesia Implementasi green freight di Indonesia belum efektif, bahkan masih sedikit perusahaan transportasi barang yang sudah menerapkannya. Sebagian pelaku masih menganggap penerapan green freight sebagai sesuatu yang mahal karena biaya investasi yang tinggi, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip bisnis yang berorientasi terhadap pencapaian keuntungan (profit). Efisiensi yang diperoleh dari

  • Published in Catatan
Tagged under: Bea, Bea Masuk dan Pajak, Catatan, Catatan Logistik, catatan SCI, distribusi, eco-driving, Freight, green, Green Freight, indonesia, Konsultasi, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Masuk, Pajak, pelatihan, Penelitian, Penerapan, pengembangan, Pengkajian, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, Terkendala, transportasi

Pelaku Usaha Truk Keberatan Insentif Pajak Berkurang

Wednesday, 07 June 2017 by Supply Chain Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku usaha angkutan barang berbasis jalan raya truk keberatan berkurangnya insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap angkutan umum barang.   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28/2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, insentif pajak terhadap angkutan umum barang berkurang 30%.  

  • Published in Berita
Tagged under: angkutan barang, Berita Logistik, distribusi, Insentif, jalan tol, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Pajak, Pelaku Usaha, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pergudangan Berita, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi, Truk, Truk Kontainer

Usaha Logistik, ALFI: Revisi Aturan Pajak Ganda

Thursday, 28 January 2016 by Supply Chain Indonesia

JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pemerintah merevisi aturan perpajakan yang bersifat ganda karena bisa menyebabkan usaha logistik gulung tikar. Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan aturan perpajakan seperti PPh Pasal 23 dinilai bersifat ganda dan memberatkan perusahaan logistik itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

  • Published in Berita
Tagged under: ALFI, distribusi, freight forwarding, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Pajak, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi

Usaha Logistik: ALFI Keberatan Perluasan PPh Sektor Jasa

Friday, 21 August 2015 by Supply Chain Indonesia

JAKARTA – Pelaku usaha forwarder keberatan dengan pemberlakuan kewajiban pajak penghasilan (PPh) No. 141/PMK.03/2015 yang akan diberlakukan pada 24 Agustus 2015. KetuaDPWAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Wijayanto mengatakan beleid itu justru bertolak belakang dengan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo menekan biaya logistik di Tanah Air. “Namun aturan tersebut justru akan menambah beban

  • Published in Berita
Tagged under: ALFI, distribusi, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Pajak, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi
  • 1
  • 2

Recent Posts

  • Strategi Pelaku Logistik untuk Menjaga Efisiensi Logistik di Tengah Naiknya Harga Avtur atau Moda Transportasi Udara

    Oleh: Joni GusmaliPraktisi Transportasi Kargo U...
  • Tol Laut Menjawab Kesulitan Transportasi Pulau Terluar Papua Barat

    Sorong (ANTARA) – Program Tol Laut Presid...
  • Ekspor Indonesia Turun 2,20 Persen per Juli 2022

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat St...
  • Shipper Dorong UMKM Lewat Layanan Logistik dan Pergudangan

    Bertepatan dengan Hari UMKM Nasional 2022, Ship...
  • Pos Indonesia Hadirkan Layanan Kirim Barang Rp1.000 per Kg

    Jakarta (ANTARA) – PT Pos Indonesia (Pers...
  • GET SOCIAL

Copyright © 2017, SUPPLY CHAIN INDONESIA | Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

TOP
WhatsApp chat