Sadar Emisi: Perlukah Pajak Karbon untuk Armada Logistik?
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia logistik menghadapi tantangan baru yang tak hanya soal kecepatan dan biaya. Kini, ada satu kata kunci yang mulai menghantui pelaku industri: emisi. Apa Itu Pajak Karbon dan Mengapa Dibahas Sekarang? Pemerintah Indonesia sudah mewacanakan pajak karbon sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon nasional. Sektor logistik yang mengandalkan truk diesel,
- Published in Berita
Tantangan Implementasi PMK 37/2025, Celios Soroti Penghindaran Pajak di E-Commerce
Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan platform e-commerce memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online. Aturan ini berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, dengan tarif pemungutan sebesar 0,5% dari
- Published in Berita
Respons Platform dan Tantangan Penerapan Pajak Penjual di E-Commerce
Kementerian Keuangan sedang menyiapkan mekanisme penerapan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di platform niaga elektronik (e-commerce). Aturan pajak untuk pedagang di e-commerce sebenarnya bukan hal baru, karena dikeluarkan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/2018 yang mengatur perpajakan e-commerce. Rencananya PMK tersebut akan berlaku pada April 2019, namun sebelum
- Published in Berita
Pajak UMKM di Shopee dan Tokopedia Perlu Dikaji Kembali
Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana memungut Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM lewat marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Pasalnya, wacana tersebut dinilai dapat menambah beban pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, kebijakan ini
- Published in Berita
Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak e-Commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mendukung rencana pemerintah menarik pajak e-commerce 0,5% dari pendapatan penjual yang omzet tahunannya Rp500 juta-Rp4,8 miliar. Akan tetapi Apindo DIY juga mendorong agar pemerintah memberikan stimulus gratis ongkos kirim atau free ongkir. Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan wacana pajak e-commerce ini sudah lama, sebab belum ada
- Published in Berita
Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Berdampak Buruk pada Ekspor
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sebaiknya diterapkan saat ekonomi dalam kondisi stabil. Dia menyinggung dampak kenaikan PPN di Malaysia berdampak buruk pada ekspor mereka. “Kenaikan PPN bisa dilakukan pemerintah selama kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah stabil, sehingga
- Published in Berita
Airlangga Tegaskan Tidak Ada Penurunan Baseline Pajak UMKM
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan ambang batas pajak UMKM tetap Rp4,8 miliar dan tidak ada penurunan pada tahun depan. “Threshold tetap Rp4,8 miliar,” ujarnya kepada media massa di kantornya, Kamis (19/12/2024) malam. Airlangga menuturkan pemerintah selalu mengevaluasi ambang batas kena pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski demikian, saat ini pihaknya
- Published in Berita
Angkutan Kapal Roro Diusulkan Dapat Insentif Bebas Pajak BBM, Ini Alasannya
JAKARTA – Persaingan angkutan roro penumpang dengan moda transportasi lain sangatlah ketat. Terutama dengan pesawat terbang dan perusahan pelayaran nasional baik kapal penumpang BUMN maupun logistik kontainer swasta. Apalagi ditambah fasilitas dermaga sandaran kapal penumpang di pelabuhan sangat minim, sehingga kapal sering harus menunggu tempat sandaran antara 3 sampai dengan 12 jam. Wakil Ketua Bidang Roro
- Published in Berita
Potensi dan Optimalisasi Pajak Ekonomi Digital di Indonesia
Pajak.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia semakin solid dan meningkat. Kementerian perdagangan mencatat, nilai transaksi perdagangan elektronik di tanah air mencapai Rp 476,3 triliun sepanjang tahun 2022 atau meningkat 18,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan volume sebesar 3,48 juta transaksi. Seirama dengan itu, regulasi pemajakan ekonomi digital pun semakin adaptif. Lantas, apa saja regulasi pajak ekonomi digital
- Published in Berita
Pemerintah Rilis Aturan Pajak e-Commerce, Pengusaha Logistik: Ini Menambah Beban Kami
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh
- Published in Berita
