Pemerintah Rilis Aturan Pajak e-Commerce, Pengusaha Logistik: Ini Menambah Beban Kami
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh
- Published in Berita
Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas Maksimal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dengan fasilitas angkutan yang maksimal.
- Published in Berita
Pos Indonesia Dukung Penghilangan Pajak KA Logistik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pos Indonesia (Persero) mengungkapkan sangat pendukung usulan penghilangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen jika menggunakan kereta api (KA) logistik. Direktur Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Barkah Hadi Mulyono mengatakan, hal tersebut dapat menjadi insentif yang berdampak positif bagi pengiriman logistik. Barkah mengatakan kebijakan tersebut nantinya dapat mengurangi kelebihan muatan
- Published in Berita
Truk Angkutan Barang Bebas Pajak Progresif
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kendaraan truk angkutan barang atas nama pribadi mulai merasakan bebas pajak progresif. Pembebasan pajak ini mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, sejak sepekan lalu. Pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu unit dengan nama dan
- Published in Berita
Pengusaha Minta Pemerintah Hati-Hati Soal Pajak Impor Barang Konsumsi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana Pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk barang konsumsi harus hati-hati dalam penerapannya. Karena kebijakan semacam ini memiliki risiko misalnya dilaporkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pembalasan dari negara lain, dan mengirim sinyal yang salah dalam usaha menarik investasi. Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, sebaiknya
- Published in Berita
Penurunan Tarif Tol Masih Tunggu Kajian Insentif Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan rencana penurunan tarif tol yang sedang digodok pemerintah tidak akan mencederai kontrak yang diteken pemerintah dengan swasta. Oleh karenanya, saat ini pihaknya tengah membahas insentif perpajakan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Insentif akan berupa fasilitas libur pajak (tax holiday) bagi investor di tiga ruas tol, yakni Tol
- Published in Berita
Penerapan Green Freight di Indonesia Terkendala Bea Masuk dan Pajak
Oleh: Setijadi | Chairman Supply Chain Indonesia Implementasi green freight di Indonesia belum efektif, bahkan masih sedikit perusahaan transportasi barang yang sudah menerapkannya. Sebagian pelaku masih menganggap penerapan green freight sebagai sesuatu yang mahal karena biaya investasi yang tinggi, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip bisnis yang berorientasi terhadap pencapaian keuntungan (profit). Efisiensi yang diperoleh dari
- Published in Catatan
Pelaku Usaha Truk Keberatan Insentif Pajak Berkurang
Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku usaha angkutan barang berbasis jalan raya truk keberatan berkurangnya insentif pajak yang diberikan pemerintah terhadap angkutan umum barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28/2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, insentif pajak terhadap angkutan umum barang berkurang 30%.
- Published in Berita
Usaha Logistik, ALFI: Revisi Aturan Pajak Ganda
JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pemerintah merevisi aturan perpajakan yang bersifat ganda karena bisa menyebabkan usaha logistik gulung tikar. Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan aturan perpajakan seperti PPh Pasal 23 dinilai bersifat ganda dan memberatkan perusahaan logistik itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- Published in Berita
Usaha Logistik: ALFI Keberatan Perluasan PPh Sektor Jasa
JAKARTA – Pelaku usaha forwarder keberatan dengan pemberlakuan kewajiban pajak penghasilan (PPh) No. 141/PMK.03/2015 yang akan diberlakukan pada 24 Agustus 2015. KetuaDPWAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Wijayanto mengatakan beleid itu justru bertolak belakang dengan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo menekan biaya logistik di Tanah Air. “Namun aturan tersebut justru akan menambah beban
- Published in Berita
- 1
- 2
