Tiga Asosiasi di Sulteng Menolak Revisi UU No. 17 Tahun 2008
Gelombang protes atas kebijakan pemerintah yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terus berkumandang dari Asosiasi kemaritiman di seantero negeri ini. Kali ini reaksi protes tersebut datang dari tiga Asosiasi di Negeri Seribu Megalit Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yakni, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistic and Forwarder Association (ALFI/ILFA), Asosiasi Perusahaan Bongkar
- Published in Berita
Bersama Asosiasi Pelaku Usaha, Kadin Jatim Tolak RPM Tarif Kepelabuhanan
Bersama asosiasi pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menolak Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tarif Kepelabuhanan perubahan atas PM Perhubungan Nomor 121/2018 turunan dari UU 17/2008 pasal 110. Adapun asosiasi pelaku usaha tersebut diantaranya Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Surabaya, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak,
- Published in Berita
DKP Sulsel Jajaki Kerja Sama dengan Asosiasi Perikanan Jepang
Makassar (ANTARA) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan menjajaki kerja sama bidang perikanan di daerah itu dengan Asosiasi Perikanan Jepang (Japan Fishery Association/JFA) dan Asosiasi Perikanan Budi Daya Jepang (Japan Marine Culture Association/JMCA). “Kami mengundang mereka ke sini untuk menjajaki kerja sama mengolah potensi perikanan di Sulsel,” kata Kepala DKP Sulsel Muhammad
- Published in Berita
Asosiasi Dorong Pemerintah Setop Impor TPT dari Tiongkok
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan diminta untuk menyetop keran impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) asal Tiongkok. Ini mesti dilakukan ketimbang mengenakan bea masuk hingga 200% pada barang-barang asal Negeri Tirai Bambu. “Harapan kami pemerintah setop impor TPT (dari Tiongkok),” ujar Ketua Perhimpunan Produsen Pedagang Pakaian Bayi Indonesia (P4BI) Roedy Irawan saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (30/6). Pemerintah akan menerapkan aturan bea masuk tindakan
- Published in Berita
Asosiasi UMKM: Tingkatkan Pengawasan E-Commerce untuk Cegah Banjir Impor
TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan pengawasan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/2023 terhadap platform e-commerce atau lokapasar dapat ditingkatkan untuk mencegah banjirnya produk impor. “Sudah ada Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Perlu ditingkatkan pengawasannya untuk penerapan ketentuan-ketentuan itu,” kata Sekretaris Jenderal Akumindo, Edy Misero, kepada Antara di Jakarta, Minggu, 23 Juni 2024. Pemerintah, kata Edy, telah menerbitkan regulasi agar produk impor tidak membanjiri
- Published in Berita
Delapan Asosiasi Tolak Kenaikan Tarif Bongkar Muat di Batam
Bisnis.com, BATAM – Rencana kenaikan tarif bongkar muat kontainer di Pelabuhan Batuampar pada 15 Juli mendatang mendapat penolakan keras dari kalangan pebisnis di Batam. Sebanyak delapan asosiasi pengusaha terbesar di Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam mengutarakan pernyataan sikap resmi terhadap persoalan tersebut, dan akan melaporkannya ke pemerintah pusat. Adapun delapan asosiasi pengusaha tersebut yakni Kamar
- Published in Berita
Asosiasi: Daya Saing Produk Perikanan Beku Masih Minim
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) menilai daya saing ekspor produk perikanan dalam bentuk kemasan beku (frozen) perlu ditingkatkan. Menurut AP5I produk perikanan beku Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara eksportir lainnya. Ketua Umum AP5I, Budhi Wibowo, mengatakan produk-produk kemasan beku yang diekspor dari Indonesia umumnya hanya berupa
- Published in Berita
Asosiasi: Logistik E-Commerce Cina Pakai Drone, Kita Masih Manual
TEMPO.CO, Jakarta – Penerapan e-logistic oleh para pelaku dagang e-commerce atau dagang-el di Indonesia dinilai masih berada pada tahap awal dan masih tertinggal bila dibandingkan dengan Cina. Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung, menyatakan model bisnis dagang-el lebih sederhana ketimbang ritel offline yang memerlukan gudang. Dalam platform dagang-el, penyedia hanya menjadi sarana pemasaran, mendata barang yang masuk dan ke
- Published in Berita
Sosialisasi Integrasi Tol, BPJT Akan Undang Asosiasi Industri
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengundang asosiasi industri untuk sosialisasi integrasi tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Kemarin, pemerintah memutuskan menunda dulu penerapan integrasi tarif Tol Jakarta ini karena menuai pertentangan dari kalangan industri. “Sosialisasi akan ditingkatkan, salah satunya bertemu dengan industri
- Published in Berita
Pemerintah Ajak Asosiasi dan Pengusaha Angkutan Barang Setop ODOL
Bisnis.com, JAKARTA– Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mengajak seluruh Asosiasi terkait, menghilangkan Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tiap angkutan barang. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan masalah ODOL harus dihilangkan mulai dari hulu. Untuk itu dibutuhkan peran dan dukungan para Pengusaha dan Asosiasi untuk mewujudkan ketiadaan kelebihan dimensi dan muatan. “Permasalahan Over
- Published in Berita
