Jakarta, CNN Indonesia — Peredaran narkoba di Indonesia sering berawal dari penyelundupan yang dilakukan melalui beberapa pelabuhan, termasuk yang baru saja digagalkan oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dengan adanya fakta tersebut, Kementerian Keuangan menyarankan pengurangan jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro mengungkapkan bahwa saran

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku kesal lantaran pengoperasian Pelabuhan Kalibaru atau New Priok di Jakarta Utara pada September 2015 kembali tertunda. Padahal, pengoperasian New Priok awalnya ditargetkan terlaksana pada September 2014. Jonan mengatakan pengembang Pelabuhan Kalibaru, PT Pelindo II mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk mengajukan pengunduran operasi. “September (2015) seharusnya Kalibaru (New Priok) sudah

JAKARTA – Pemerintah diminta memperketat pengawasan di pelabuhan khusus untuk mencegah transaksi bawah tangan yang sering diikuti penyelundupan kontainer barang illegal. Kepala Badan Inovasi dan Bisnis Ventura ITS Surabaya Saut Gurning mengatakan pengawasan pada pelabuhan khusus (Pelsus) atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) perlu ditingkatkan karena Kemenhub tak cukup hanya memperketat pengawasan kapal asing. Menurutnya,

Pelabuhan Cirebon yang direncanakan sebagai pengganti Pelabuhan Cilamaya, Karawang, rencananya bakal diperluas lahannya hingga mencapai 50 hektar untuk dermaga. Luas lahan tersebut besarnya dua kali lipat dari luas lahan dermaga yang ada saat ini. Rencananya, Dermaga baru itu akan dibangun sepanjang 1 kilometer, sehingga diperkirakan nantinya dapat memuat sekitar 2 juta kontainer. Hal tersebut dikemukakan,

JAKARTA – Penanganan jasa kepelabuhanan yang berasal dari kegiatan importasi barang berstatus less than container load di pergudangan Pelabuhan Tanjung Priok berkontribusi menaikkan biaya logistik nasional hingga mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Subandi, Sekretaris Dewan Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan beban biaya logistik itu muncul akibat tidak adanya pengawasan dari instansi teknis dalam hal ini