JAKARTA – Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok didesak menyiapkan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi untuk mengawasi waktu penumpukan peti kemas di kawasan lini satu pelabuhan guna menerapkan Permenhub No. 117/2015. Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan sistem berbasis teknologi informasi (information technologi/IT) itu harus terkoneksi secara online dengan sistem

Pelabuhan New Tanjung Tembaga di Probolinggo akan dikelola oleh Pemprov Jatim. Dengan adanya pengelolaan ini, Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang kelola Pelabuhan di Indonesia. “Pelabuhan Probolinggo ini sangat potensial. Barang-barang dari Pasuruan dan Probolinggo sekarang tidak perlu ke Pelabuhan Tanjung Perak, tapi cukup ke Pelabuhan New Tanjung Tembaga. Ini bisa memangkas biaya pengiriman barang.

JAKARTA – Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan biaya kegiatan relokasi barang impor yang sudah melebihi tiga hari dari lini satu ditanggung pemilik barang. Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Bay M. Hasani mengatakan penegasan itu mengacu Permenhub No. 117/2015 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, pihaknya juga sudah

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pangandaran meminta proses pembangunan Pelabuhan Samudera Bojongsalawe di Dusun Bojong Salawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dihentikan sementara. Hal tersebut dilakukan karena pembangunan pelabuhan tahap ketiga yang diprakarsai oleh pemerintah pusat itu belum mengantungi dokumen lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Menurut Kepala BPLHD

Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berharap izin operasional pelabuhan setempat yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub) segera turun sehingga secepatnya bisa dioperasikan. “Hingga saat ini izin operasional Pelabuhan Kendal belum turun, padahal kami sudah tiga kali mengajukan ke Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Subarso saat dihubungi dari Semarang, Senin (5/10). Ia menjelaskan bahwa

JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meresmikan tiga pelabuhan di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (2/10/2015). Ketiga pelabuhan itu adalah Pelabuhan Peti kemas Moru, Pelabuhan Laut Dulionong, dan Pelabuhan Penyeberangan Baranusa. Peresmian dipusatkan di Pelabuhan Dulionong karena Pelabuhan Moru dan Baranusa yang letaknya berjauhan. Menhhub Jonan didampingi para pejabat eselon

JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia memperkirakan agen kapal asing di Pelabuhan Tanjung Priok telah membebani biaya logistik nasional hingga Rp10 triliun per tahun. Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan perkiraan itu mengacu pada jumlah pengenaan uang jaminan kontainer rata-rata Rp2 juta/TEUs dan biaya kelebihan waktu penggunaan

MedanBisnis – Belawan. Pekerja Pelindo 1, II, III dan IV yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia (FSPPPI) dan Forum Komunikasi Pekerja Pelindo Bersatu (FKPPB) menolak pemberlakuan regulasi di sektor kepelabuhanan. “Dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepelabuhanan, pekerja Pelabuhan yang tergabung dalam FSPPPI dan FKPPB