JAKARTA (beritatrans.com) – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Sunda Kelapa Jakarta menghentikan kegiatan bongkat muat kapal TB Gading 1/TK Satya 1 di Pulau C, Jakarta Utara karena tidak memiliki dokumen sah yang sesuai peruntukannya, termasuk tidak mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari otoritas syahbandar setempat. “Kapal itu melakukan aktifitas bongkar muat di Pulau

JAKARTA – Sekitar 3.000 buruh bakal merayakan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2016 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Sekretaris Jenderal Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Hakim mengatakan sebanyak 3.000 buruh itu berasal dari 12 pelabuhan di Indonesia. “Sebanyak 3.000-an buruh dari 12 Pelabuhan Indonesia siap turun ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk

JAKARTA – Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta belum menyetujui usulan penaikan tarif layanan pergudangan yang diusulkan pengusaha tempat penimbunan sementara menjadi Rp150.000 per ton per m3 mulai 1 Mei 2016. Sebelumnya pemilik barang impor berstatus less than container load (LCL) hanya dibebani tarif gudang di Tanjung priok sebesar Rp40.000-Rp70.000. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay

BANDUNG – Pemerintah menargetkan pembangunan fisik tahap pertama pelabuhan utama di Patimban, Subang Jawa Barat bisa dilakukan pada 2017 setelah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Subang tuntas. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Kemenko Kemaritiman sudah menggelar rapat teknis bersama pihak terkait termasuk Pemprov Jabar dan Kabupaten Subang. Rapat itu memutuskan Patimban menjadi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Bay M Hasani mengatakan instansinya terus berupaya mencari solusi agar pemilik barang dalam pengurusan Delivery Order (DO) tidak makan waktu terlalu lama. Bay juga mengapresiasi dukungan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi untuk mengupayakan pelaksanaan pengurusan Delivery Order (DO) secara Online, ujarnya kepada BeritaTrans.com dan tabloid

JAKARTA – Pekerjaan fisik paket pertama fase kesatu pengembangan Pelabuhan Belawan segera dimulai setelah Kementrian Perhubungan menandatangani kontrak pengerjaan proyek dengan PT Waskita Karya Tbk. senilai Rp638,88 miliar. Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Umar Aris mengatakan proyek pengerjaan fisik itu dibiayai melalui pinjaman asing dari Islamic Development Bank (IDB) senilai US$87,5 juta atau setara