JAKARTA – Kementerian Perhubungan bakal menerapkan standar pelayanan di empat pelabuhan utama untuk menurunkan tingginya denda keterlambatan pemakaian kontainer atau demurrage. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan selama ini tingginya demurrage harus ditanggung pemilik barang akibat tidak efisiennya layanan jasa kepelabuhanan. “Kalau Pak Menko Perekonomian [Darmin Nasution] untuk demurrage itu targetnya empat pelabuhan besar dulu,” ujarnya Kamis

JAKARTA (BeritaTrans.com) – DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan percepatan proses custom clearance bagi barang impor yang diatur dalam PMK 228 /2015 dapat segera diterapkan. Sekum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan dalam ketentuan yang baru importir/PPJK dibolehkan mengajukan (submit) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea dan Cukai kendati belum

JAKARTA – Pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung rencana Menhub Ignasius Jonan memotong terminal handling charges (THC) hingga separuhnya terhadap layanan terminal yang produktivitas di bawah standar. Saat ini, biaya THC peti kemas ukuran 20 kaki di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar US$95 dengan perincian container handling charges US$83 dan biaya tambahan atau surchargeUS$12. Ketua

JAKARTA, KOMPAS – Pelabuhan di daerah, termasuk pelabuhan ekspor, perlu dikembangkan untuk meningkatkan perdagangan antarpulau dan mendorong ekspor secara langsung . Beragam upaya, seperti peningkatan kualitas layanan dalam jaringan, serta sarana dan infrastruktur pelabuhan, termasuk revisi regulasi yang menghambat, perlu terus dilakukan para pemangku kepentingan. Hal itu mengemuka dalam round-table bidang perdagangan yang diselenggarakan Kamar Dagang

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan mengapresiasi Paket Kebijakan Ekonomi XI tetapi pihaknya masih ingin pemerintah fokus menurunkan angka dwelling time dengan menurunkan tarif progresif 900%. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk segera

JAKARTA, KOMPAS – Untuk mempercepat layanan kegiatan impor dan ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu inap barang (dwelling time), pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan dan integrasi pengelolaan risiko di antara kementerian dan lembaga terkait. Saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-11 yang terdiri atas lima paket, Menteri Koordinator Bidang

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menko Maritim Rizal Ramli berjanji akan menertibkan jasa pelayanan kapal dan barang di pelabuhan bersama Menhub dan Menperin. Kebijakan itu ditempuh untuk mengefektikan pelayanan dan menekan dwelling time di Indonesia. “Kita ingin demmurage time, waktu tunggu kapal mengikuti praktek paling baik di dunia yaitu first come first serve, siapa yang datang duluan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengancam memotong biaya bongkar muat kontainer atau container handling charge (CHC) hingga 50% jika pelayanan pelabuhan komersial di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pihaknya mengusulkan adanya upaya menekan demmurage atau biaya keterlambatan penggunaan kontainer yang dikutip pelayaran ke pemilik barang. “Ini saya mau usulkan, pasti banyak