Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali mendesak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk mencabut tarif progresif 900% lantaran bertentangan dengan undang-undang. Pelindo II selaku pengelola terminal peti kemas dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok didesak segera mencabut penerapan tarif progresif 900%. Meskipun sempat muncul wacana Pelindo II bakal merevisi beleid tersebut, namun

JAKARTA – Perusahaan forwarder mengeluhkan kutipan biaya penumpukan peti kemas impor di dua terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak sesuai keputusan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II. Kedua terminal itu adalah PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan beberapa

JAKARTA – Kementerian Perhubungan bakal menerapkan standar pelayanan di empat pelabuhan utama untuk menurunkan tingginya denda keterlambatan pemakaian kontainer atau demurrage. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan selama ini tingginya demurrage harus ditanggung pemilik barang akibat tidak efisiennya layanan jasa kepelabuhanan. “Kalau Pak Menko Perekonomian [Darmin Nasution] untuk demurrage itu targetnya empat pelabuhan besar dulu,” ujarnya Kamis

JAKARTA (BeritaTrans.com) – DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan percepatan proses custom clearance bagi barang impor yang diatur dalam PMK 228 /2015 dapat segera diterapkan. Sekum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan dalam ketentuan yang baru importir/PPJK dibolehkan mengajukan (submit) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea dan Cukai kendati belum

JAKARTA – Pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung rencana Menhub Ignasius Jonan memotong terminal handling charges (THC) hingga separuhnya terhadap layanan terminal yang produktivitas di bawah standar. Saat ini, biaya THC peti kemas ukuran 20 kaki di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar US$95 dengan perincian container handling charges US$83 dan biaya tambahan atau surchargeUS$12. Ketua

JAKARTA, KOMPAS – Pelabuhan di daerah, termasuk pelabuhan ekspor, perlu dikembangkan untuk meningkatkan perdagangan antarpulau dan mendorong ekspor secara langsung . Beragam upaya, seperti peningkatan kualitas layanan dalam jaringan, serta sarana dan infrastruktur pelabuhan, termasuk revisi regulasi yang menghambat, perlu terus dilakukan para pemangku kepentingan. Hal itu mengemuka dalam round-table bidang perdagangan yang diselenggarakan Kamar Dagang

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan mengapresiasi Paket Kebijakan Ekonomi XI tetapi pihaknya masih ingin pemerintah fokus menurunkan angka dwelling time dengan menurunkan tarif progresif 900%. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk segera

JAKARTA, KOMPAS – Untuk mempercepat layanan kegiatan impor dan ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu inap barang (dwelling time), pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan dan integrasi pengelolaan risiko di antara kementerian dan lembaga terkait. Saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-11 yang terdiri atas lima paket, Menteri Koordinator Bidang

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menko Maritim Rizal Ramli berjanji akan menertibkan jasa pelayanan kapal dan barang di pelabuhan bersama Menhub dan Menperin. Kebijakan itu ditempuh untuk mengefektikan pelayanan dan menekan dwelling time di Indonesia. “Kita ingin demmurage time, waktu tunggu kapal mengikuti praktek paling baik di dunia yaitu first come first serve, siapa yang datang duluan