Polemik Tarif Pelabuhan Tanjung Perak, DPRD Jatim Dorong Komunikasi Aktif
Kenaikan tarif di Pelabuhan Tanjung Perak memicu polemik antara PT DABN selaku pengelola pelabuhan dengan asosiasi, koperasi bongkar muat, dan serikat pekerja. Komisi C DPRD Jawa Timur menilai persoalan ini masih dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa perlu berujung ke ranah hukum. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi, menyatakan bahwa hasil audiensi bersama tenaga kerja
- Published in Berita
Komisi III Usulkan Pembangunan Gudang untuk Barang Angkutan ODOL
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan pembangunan gudang untuk barang angkutan over dimension over loading (ODOL). Hal itu menyusul masih maraknya angkutan ODOL di Kalimantan Selatan. Saat kunjungan kerja bersama Komisi III, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Alpiya Rakhman mengatakan, usulan itu bukan tak mungkin, mengingat provinsi tetangga, Kalimantan Tengah, sudah memiliki bangunan serupa. Lokasinya berada
- Published in Berita
DPRD Jateng Dukung Investor Masuk Lewat Kawasan Industri
KBRN, Batang: DPRD Provinsi Jateng mendukung para investor masuk lewat keberadaan kawasan industri. Hal itu terungkap dalam Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2024 di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Selasa (29/10/2024). Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Haryanto Bachrudin, berharap keberadaan kawasan industri dapat berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi Jateng. Sebab, terdapat terdapat 17
- Published in Berita
Optimalkan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, DPRD Inisiasi Raperda Baru
Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi B DPRD DIY menggelar rapat kerja dalam rangka membahas laporan penyusunan raperda inisiatif Komisi B DPRD DIY tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada Rabu (26/06/2024). Ketua Komisi B, Andriana Wulandari, S.E., mempimpin rapat di Ruang Badan Anggaran Lt. 2 DPRD DIY dengan didampingi anggota Komisi B, R.B. Dwi Wahyu B., S.Pd. Inisiasi
- Published in Berita
ODOL Masuk Kota Curup, DPRD Provinsi Ingatkan Eksekutif
KBRN, Bengkulu: Angkutan Over Dimension Over Load (ODOL) yang tidak sesuai kelas jalan Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, khususnya angkutan batu bara yang intens melewati jalur tersebut diminta ditertibkan. Disampaikan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Herizal Apriansyah, sejak penutupan jalan nasional dari Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang menuju Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang
- Published in Berita
DPRD dan Pemkab Lebak Bahas Raperda Kawasan Industri
LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak kembali melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Industri yang merupakan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak. Diketahui revisi Perda RTRW menjadi Perda Kawasan Industri untuk meningkatkan perekonomian warga. Dalam Raperda tersebut akan ada 11
- Published in Berita
Tekan ODOL, DPRD Kunjungi Kalsel Jatim Transportation Control Centre
BANJARMASIN – Menekan angkutan besar yang melintas di jalan provinsi agar jalan tak cepat rusak. Rombongan Komisi III DPRD Kalsel berkunjung ke Dinas Perhubungan Jatim, Jumat (23/2). Selain menekan agar jalan tak cepat rusak, angkutan yang berdimensi melebihi ketentuan, atau Over Dimention dan Overload (ODOL), juga membahayakan pengendara lain. Di Dishub Jatim, rombongan melihat langsung fasilitas yang
- Published in Berita
DPRD PPU Dukung Rencana Pembangunan Tol Laut
Penajam, Sonora.ID – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mendukung rencana Pemerintah Kabupaten dalam merealisasikan tol laut di PPU. Anggota DPRD PPU Syarifudin HR memberikan apresiasi kepada pj Bbupati PPU dalam usahanya menghadirkan tol laut di PPU. Hadirnya jalur distribusi kapal laut itu diharapkan dapat membantu masyarakat PPU apabila tol tersebut benar – benar terwujud. “Jika
- Published in Berita
DPRD Provinsi Bengkulu Minta Pemda Tegas soal Jam Operasional Angkutan Batubara
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU – Angkutan batubara yang melebihi tonase masih menjadi keluhan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Terkait hal ini, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi meminta agar pemerintah daerah tegas dalam mengaplikasikan penerapan jam operasional truk bermuatan hasil tambang tersebut. “Jangan sampai angkutan batubara ini, mengganggu mobilisasi warga. Apalagi, yang tonase over dimention, itu jalan bisa rusak,” kata Sumardi, Minggu
- Published in Berita
