Kadin: Pengendalian Ekspor Harus Hati-Hati
NDUSTRY.co.id – Jakarta, Para pelaku usaha meminta pemerintah untuk dapat berhati-hati dalam melakukan pengendalian impor karena dampaknya yang cukup luas. Langkah ini dilakukan menyusul konversi devisa hasil ekspor dalam upaya pengendalian gejolak nilai tukar rupiah. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, pengendalian impor adalah
- Published in Berita
Tak Cuma Soal Kuota Ekspor – Kadin Minta Direct Call Didukung Kepastian Regulasi
PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Semangat untuk merealisasikan pelayaran internasional langsung atau direct call di Balikpapan mesti dibarengi upaya keras memenuhi kuota diangkut. Saat ini, volume komoditas ekspor di Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau disebut belum mampu memenuhi batas minimum yang diminta perusahaan pelayaran internasional. Salah satu perusahaan pelayaran internasional yang meminta kuota minimum tersebut adalah SITC Container
- Published in Berita
Kadin Pertanyakan Aturan Pelayanan Bongkar Muat dan Jasa Lapangan di BJTI
Surabaya pojokpitu.com, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur pertanyakan aturan baru tentang pelayanan bongkar muat peti kemas dan jasa lapangan di Terminal Berlian yang tertera dalam surat edaran nomor SE.005-00/I/BJTI-2018. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Dedy Suhajadi, dalam aturan baru itu ditegaskan adanya ketentuan wajib stack muat 100 persen dari total muatan kapal
- Published in Berita
Kadin Minta Tol Laut Disinergikan dengan Rute Garapan Swasta
Bisnis.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menilai program tol laut yang sudah berjalan dua tahun perlu selaras dengan rute-rute yang digarap swasta. Selain menciptakan iklim usaha yang sehat, sinergi juga bakal membuat beban subsidi menjadi efisien. Asmary Herry, Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kadin menjelaskan rute tol laut
- Published in Berita
Kadin Komplain Tarif Pelabuhan di Batam Lebih Mahal Ketimbang Singapura dan Malaysia.
Kamar dan Industri (Kadin) Kepri menagih janji Badan Pengusahaan (BP) Batam yang akan merevisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang tarif labuh tambat dan tarif labuh jangkar kapal di pelabuhan resmi maupun shipyard yang masuk ke Batam. Pasalnya menurut Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Kepri, Jamsir, tarif labuh dan
- Published in Berita
Menhub Minta Truk Tunda Operasi hingga 2 Juli 2017
Bisnis.com, JAKARTA—Seiring dengan mulai meningkatnya arus balik kendaraan, Kementerian Perhubungan meminta para operator truk untuk menunda operasi hingga Minggu (02/7/2017) pukul 24.00 WIB. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan arus kendaraan dari arah timur menuju ke barat atau Jakarta sudah mulai melonjak. Hal itu terlihat dengan adanya antrian kendaraan di jalur tol. “Semalam,
- Published in Berita
Kadin Imbau Truk Beroperasi H+7 Lebaran
Bisnis.com, JAKARTA – Kadin mengimbau pemilik truk agar mulai beroperasi pada H+7 lebaran. Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat, pemberlakuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang yang menggunakan truk yang akan berakhir pada tanggal 29 Juni (H+3) mendatang. Namun, melihat masih
- Published in Berita
Kadin: Penyedia Kapal Sambut Baik Paket Kebijakan Ekonomi XV
INDUSTRY.co.id – Jakarta, Paket Kebijakan Ekonomi XV yang kali ini sasarannya adalah sektor logistik dinilai dapat mendorong para pelaku usaha guna mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing jasa logistik nasional. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan, para pelaku usaha di sektor logistik, perkapalan, dan pelayaran menyambut
- Published in Berita
Kemenkeu Penentu Tarif PNBP, Pebisnis Transportasi & Logistik Tak Masalah
Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha bidang transportasi dan logistik mendukung Kementerian Keuangan menjadi penentu tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan pihaknya tak bermasalah kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menjadi pihak yang berwenang mengatur PNBP. “Itu tidak masalah
- Published in Berita
