Pelabuhan Soroadu Dompu Akan Direvitalisasi Mulai 2025
Pelabuhan Soroadu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu akan direvitalisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai tahun 2025. Sebanyak Rp10 Miliar anggaran disiapkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Revitalisasi pelabuhan perikanan ini direncanakan pada pekerjaan Turap Penahan Tanah (Revetment), dermaga, jalan dan drainase kawasan pelabuhan perikanan, tempat pemasaran ikan, peralatan dan
- Published in Berita
Anak Usaha Krakatau Steel Incar Proyek Kawasan Industri di NTB
Anak usaha PT Krakatau Steel, Tbk. (KRAS), PT Krakatau Sarana Properti (KSP) mengincar proyek kawasan industri di Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah tersebut sebagai salah satu upaya KSP mencetak pemasukan hingga Rp460 miliar di tahun ini. Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti, Iip Arief Budiman mengatakan, strategi yang mulai dijajaki yaitu pengembangan kawasan industri di
- Published in Berita
Tarif Mahal, Pelaku Usaha NTB Pilih Pengiriman Komoditas Ekspor via Bali
Mataram – Tarif pengiriman komoditas ekspor menggunakan transportasi laut dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai mahal. Walhasil, banyak pelaku usaha NTB yang memilih mengirim komoditas ekspornya melalui pelabuhan di Bali. “Pelabuhan direct flight kita sudah siap, tapi harganya yang tidak siap,” kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB Baiq Nelly Yuniarti, Rabu (21/8/2024). Nelly mencontohkan ekspor
- Published in Berita
Jadikan Gili Mas Pelabuhan Ekspor-Impor, Dishub Minta Siapkan Komoditas NTB
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi NTB, H. Lalu Mohamad Faozal mengatakan, selain difungsikan sebagai tempat berlabuh kapal pesiar, Pelabuhan Gili Mas juga difungsikan sebagai Pelabuhan perdagangan ekspor-impor. Fasilitas untuk pariwisata Gili Mas dinilai sudah sangat cukup. Namun, untuk peti kemas masih bertahap. Hal ini karena fasilitas untuk ekspor maupun impor perlu melihat sejauh mana kapasitas
- Published in Berita
Ekonomi NTB Tumbuh 11,06 Persen, Ekonom Dorong Penguatan Sektor Industri dan Perdagangan
Ekonomi Provinsi NTB di Triwulan II-2024 terhadap Triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,06 persen (y-on-y). Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan pertumbuhan terjadi pada 17 lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang paling signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 46 persen. Menurut pengamat ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, penopang utama pertumbuhan ekonomi NTB
- Published in Berita
NTB Butuh Pelabuhan Langsung untuk Ekspor
Mataram (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Wahyudin mengatakan, Nusa Tenggara Barat membutuhkan pelabuhan ekspor untuk memudahkan proses pengiriman komoditas ke luar negeri secara langsung dari NTB “Kalau ekspor bisa dilakukan langsung di NTB bisa memberikan banyak keuntungan bagi daerah ini,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip di Mataram, Selasa. Wahyudin menjelaskan berbagai
- Published in Berita
Jokowi Berharap Perbaikan Jalan Perlancar Distribusi Logistik di NTB
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Diharapkan, perbaikan tersebut dapat meningkatkan kecepatan logistik di wilayah tersebut. “Kita harap dengan jalan ini, kecepatan logistik akan makin baik, jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,” ujar Presiden
- Published in Berita
NTB Layak Punya Pelabuhan Ekspor
Giri Menang (Suara NTB) – Provinsi NTB dinilai sangat layak memiliki pelabuhan khusus ekspor. Mengingat besarnya potensi komoditas ekspor non tambang daerah ini, dan letaknya yang strategis untuk mengakomodir wilayah Indonesia Timur. Pandangan ini disampaikan Agus Mugiyanto, S.P., Kepala Karantina NTB dalam diskusi terkait potensi ekspor dengan media, dan jajarannya, di kantornya di Lembar, Lombok Barat,
- Published in Berita
Regulasi Banyak Diambil Alih Pusat, Pemprov NTB Dorong Proporsionalitas DBH Kelautan Perikanan
LombokPost-Pemerintah pusat menunda pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini. ”Kementerian saat ini sedang melakukan relaksasi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku 2025 mendatang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim. Untuk kebijakan PIT, Pemprov NTB ada di posisi mendukung pelaksanaannya. Kendati demikian, selama tahapan relaksasi ini, pemerintah pusat diminta melakukan akselerasi output pembangunan kelautan
- Published in Berita
Tekan Biaya Tinggi, Tol Laut Bisa Jadi Solusi
Mataram (Suara NTB) – Pj. Walikota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT turut hadir dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat ini digelar Jumat, 13 Januari 2024, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pentingnya mengoptimalkan tol laut untuk memangkas tingginya biaya distribusi barang dari
- Published in Berita
