Kegiatan Logistik: Aktivitas di Priok Belum Normal
JAKARTA – Pelaku usaha mengungkapkan kegiatan bisnis logistik dan forwarder dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pascalibur Lebaran atau hingga akhir pekan lalu belum normal karena masih sepinya order. “Kalaupun sudah ada beberapa order jasa logistik dan forwarder yang harus dikerjakan, tetapi moda angkutnya [trucking] masih sulit kami peroleh,” ujar Ketua Asosiasi Logistik dan
- Published in Berita
Pembelian Alat Bongkar Muat Berkualitas Rendah Dikritik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Indonesia Port Watch (IPW), Syaiful Hasan mengungkapkan data-data terkait pembelian alat bongkar muat kualitas rendah oleh Dirut Pelindo II RJ Lino untuk beberapa pelabuhan di Tanjung Priok, Palembang, Pontianak, Jambi, Teluk Bayur dan Pangkal Balam. Proyek yang sempat disorot KPK tersebut bernilai di atas Rp 1 triliun. Syaiful menyayangkan alat-alat
- Published in Berita
Namarin Bela Pelindo II & Hutchison, Klaim Datangkan Pasar Ke JICT
Bisnis.com, JAKARTA–National Maritime Institute menilai industri terminal petikemas masih memerlukan peran asing untuk mendapatkan pasar. Ketua Namarin Siswanto Rusdi mengatakan peniadaan keterlibatan mitra asing di Jakarta International Container Terminal (JICT) berpotensi menghilangkan jaringan pelayaran internasional. Menurutnya, secara operasional pengelolaan JICT telah dilakukan oleh pekerja dalam negeri. Namun, perlu keterlibatan asing untuk menjaring pasar internasional.
- Published in Berita
Logistik: Barang Bermasalah Lebih Baik Dipisahkan
JAKARTA, KOMPAS – untuk mempercepat proses pengeluaran barang sejak diturunkan dari kapal hingga keluar dari pelabuhan (dwelling time), sebaiknya barang yang bermasalah dipisahkan sejak dari awal. Dengan demikian, barang-barang yang bermasalah itu tidak menganggu kelancaran dan tidak mengganggu waktu penghitungan waktu tunggu. Selama ini, yang membuat dwelling time lama, hingga 5,5 hari, itu adalah barang-barang
- Published in Berita
Batalkan Konsesi JICT
JAKARTA – Perpanjangan konsesi terminal petikemas di JICT (Jakarta International Container Terminal) dan TPK Koja antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) harus dibatalkan karena melanggar undang-undang dan sangat merugikan negara. “Presiden Joko Widodo harus bertindak tegas untuk membatalkan kontrak pengelolaan terminal di JICT dan TPK Koja yang akan diperpanjang sampai tahun
- Published in Berita
Menteri Jonan: Pelindo II Tak Boleh Cari Untung Saja
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta operator Pelabuhan Tanjung Priok yakni Pelindo II, tak mementingkan keuntungan semata dalam mengelola pelabuhan. Pasalnya, kata dia, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan satu-satunya pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal di daerah Jakarta dan sekitarnya. “(Badan usaha) Pelabuhan (Tanjung Priok) itu tak boleh mencari untung yang sebesar-besarnya, kan ini
- Published in Berita
Pekerja Minta Kontrak Pengelolaan Pelabuhan Transparan
Liputan6.com, Jakarta – Pekerja Jakarta International Countainer Terminal (JICT) meminta Direktur Utama IPC RJ Lino untuk transparan dalam perpanjangan konsesi JICT. Hal itu dinilai penting agar aksi korporasi BUMN pelabuhan yang melibatkan asing, Hutchison Port Holdings (HPH) tidak merugikan negara. “Seharusnya Dirut IPC berani buka dokumen hukum dan kajian finansial perpanjangan konsesi JICT ke publik jika prosesnya
- Published in Berita
Privatisasi JICT & TPK Koja: Serikat Pekerja Diklaim Mendukung IPC
JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II mengklaim Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal sejak awal mendukung perpanjangan konsesi dua terminal kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dengan beberapa persyaratan. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Richard Joost Lino menyatakan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah membuat pernyataan bersama yang disebut Resolusi
- Published in Berita
Beleid Keuntungan Pelabuhan: ALFI Sarankan Tak Perlu Ada Pembatasan
JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menilai pengaturan pembatasan margin keuntungan atas harga jasa sebesar 25% bagi Badan Usaha Pelabuhan tidak perlu dilakukan karena bisa membebani biaya logistik. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi menjelaskan Indonesia justru membutuhkan regulasi tentang penegasan fungsi BUP bersifat pelayanan atau tak berorientasi
- Published in Berita
Bongkar Muat: Portal Diharapkan Pangkas Waktu
JAKARTA, KOMPAS – Target waktu bongkar muat (dwelling time) harus bisa dilaksanakan dalam waktu 4,7 hari. Waktu 4,7 hari itu meliputi waktu prapabean 2,7 hari, proses kepabeanan 0,5 hari, dan setelah pabean 1,5 hari. Proses perizinan wajib dilaksanakan melalui jaringan atau secara online. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, Sabtu (11/7).
- Published in Berita
