Politik Hukum Percepatan Sertifikasi – Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Logistik (Bagian #1)
Oleh: Achmad Ridwan TE., Drs., M.H. Peneliti, Penulis, dan Pengamat Masyarakat Hukum Kepelabuhanan Dari Logistikasi Menuju Kemajuan Perekonomian Perhatian terhadap sistem, manajemen, dan hukum logistik sangatlah penting dari sebagian besar perusahaan di industri komersil, karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan (masyarakat). Peran logistik bahkan sangat krusial untuk memastikan kinerja dan kesuksesan perusahaan. Jika kita
- Published in Artikel SupplyChain
Resolusi 2016: ALFI Targetkan Penurunan Biaya Logistik 5%
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi mengatakan penurunan itu mempertimbangkan laju perekonomian nasional dan perekonomian global. Dia menilai target pemerintah pusat yang ingin memangkas biaya logistik menjadi 19% dari produk domestik bruto (PDB) terlalu ekstrem. Dia menyarankan penurunan biaya logistik perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan efektivitas biaya. Setelah
- Published in Berita
Implementasi Sislognas: Asosiasi Usul Ada Badan Logistik
JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendorong pemerintah membentuk badan yang mengkoordinasikan logistik dan rantai suplai untuk menurunkan secara drastis ongkos logistik nasional. Selanjutnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyarankan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang telah dibangun dapat dipertegas menjadi undang-undang. Ketua DPP ALFI Yukki N. Hanafi mengatakan biaya logistik domestik masih sangat
- Published in Berita
Waka Kadin Minta Infrastruktur Tak Hanya Diurus Swasta
MedanBisnis – Jakarta. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadapi banyak tantangan dalam merealisasikan pembangunan infastruktur di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koordinator Wilayah Tengah, Iwan Dermawan Hanafi mengatakan, ada beberapa kendala yang harus dihadapi Jokowi salah satunya kendala struktural seperti pengadaan lahan, masalah perijinan oleh pemerintah daerah, masalah
- Published in Berita
Transportasi Laut: Biaya Logistik Bisa Ditekan
JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan melalui penerapan transportasi laut atau short sea shipping biaya logistik Indonesia yang tergolong tinggi dapat ditekan di bawah 26% dari PDB. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M. Natsir Mansyur mengatakan penerapan short sea shipping (SSS) dapat menurunkan biaya logistik dan beban jalan raya. “Dengan demikian,
- Published in Berita
Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Pengusaha Logistik Terbebani
JAKARTA-Penetapan tarif tol memicu beban tambahan bagi operasional angkutan truk logistik kawasan Jakarta-Cikampek sebesar 0,06% kendati tidak terlalu besar, penaikan tarif semestinya dibarengi dengan peningkatan standar pelayanan minum. Kajian Supply Chain Indonesia (SCI) menunjukkan, biaya tol kendaraan Golongan IV dan Golongan V untuk rute Jakarta-Surabaya berkontribusi sekitar 1,9% dari total biaya transportasi. Untuk rute tersebut,
- Published in Berita
Implementasi MEA 2015: Badan Logistik Nasional Perlu Dibentuk
JAKARTA-Pemerintah dinilai perlu membentuk badan logistik nasional untuk memetakan masalah sekaligus meningkatkan kinerja logistik di dalam negeri sebagai respons menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Adapun, realisasi konsep sistem logistik nasional (sislognas) selama ini dinilai belum memuaskan karena lemahnya dasar hukum logistik dan pembahasan logistik yang dilakukan secara parsial. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder
- Published in Berita
Pembatasan BBM Bersubsidi: Pendapatan Logistik Jarak Jauh Turun
JAKARTA – Pembatasan waktu pengisian BBM bersubsidi jenis diesel atau solar diprediksi dapat memangkas pendapatan angkutan truk logistik jarak jauh hingga 25%. Direktur Inprase Group Sugi Purnoto mengatakan jika sebelumnya truk jarak jauh Jakarta-Surabaya mampu bolak balik 5-6 rit per bulan, adanya pembatasan ini memangkas rit menjadi 4-5 kali. Pembatasan waktu pengisian solar bersubsidi, ucapnya,
- Published in Berita
Aktivitas Pelabuhan: Kontribusi Pelindo II ke PDB Rp 7,2 Triliun
JAKARTA – Oxford Economics mencatat aktivitas 12 pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia II telah berkontribusi Rp 7,2 triliun terhadap produk domestik bruto sepanjang 2013. Director of Oxford Economics Ian Mulheirn menyatakan catatan itu berasal dari hasil penelitian yang tidak hanya dari aktivitas kepelabuhanan melainkan juga dampak yang dihasilkan melalui rantai pasokan. Oxfors meneliti aktivitas
- Published in Berita
