Dewan Pelabuhan Tanjung Priok mendesak adanya sanksi terhadap pelanggar kegiatan relokasi barang impor yang sudah melewati batas waktu penumpukan sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No. 117/2015. Sekretaris Dewan Pelabuhan Tanjung Priok Subandi mengatakan, pihaknya juga menilai langkah Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang akan membekukan izin operasi lapangan penumpukan sementara atau TPS di terminal peti kemas

JAKARTA – Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok segera merekomendasikan pembekuan izin penggunaan lapangan penumpukan di terminal kontainer ekspor impor yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Beleid itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 117/2015 tentang Relokasi Barang yang Telah Melewati Batas Waktu Penumpukan. Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok Bay Mokhamad Hasani mengatakan pihaknya berwenang menegakkan

SEMARANG – PT Pelabuhan Indonesia III menegaskan sudah mengurus surat izin aktivitas bongkar muat sesuai yang diminta Kantor dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas. Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Edi Priyanto menuturkan surat itu adalah surat izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM). “Kami bahkan sudah bersurat ke Gubernur Jawa Tengah. Namun, dari pihak KSOP

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Didesak segera turun tangan menyusul hambatan terhadap kegiatan relokasi barang yang melewati batas waktu penumpukan tiga hari di Pelabuhan Tanjung Priok. Sekretaris Dewan Pelabuhan Tanjung Priok Subandi mengatakan sampai kini relokasi barang yang sudah melewati batas waktu tiga hari belum bisa dilaksanakan. “Hambatan implementasi beleid itu karena Pelindo [PT

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia memprediksi aksi demonstrasi buruh yang akan dilakukan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bisa merugikan pengusaha truk hingga Rp140 miliar-Rp224 miliar. Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), mengatakan mogok massal yang diserukan oleh serikat buruh ditakutkan berimbas kepada penutupan pintu pelabuhan

Bulan November 2015 ini, IMO (Organisasi Maritim Internasional) menetapkan amandemen baru terhadap SOLAS (Chapter VI, Part A, Regulation 2 – Cargo information), yang mewajibkan seluruh kontainer yang akan dimuat ke kapal harus disertai dokumen berat kontainer yang valid. Pihak terminal dan operator kapal dilarang untuk memuat kontainer (stowage) yang tidak menyertakan dokumen berisi informasi berat