Regulasi Pengapalan dan Logistik Dinilai Perlu Diubah untuk Maksimalkan Perolehan Devisa
JAKARTA, Jurnas.com – Nilai ekspor dan impor Indonesia pada periode Agustus 2022 – Februari 2023 terjadi terpengaru oleh perlambatan ekonomi dan ancaman resesi global. Meskipun begitu, nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada Maret 2023. Nilai ekspor mencapai USD 23,50 miliar atau naik 9,89 persen, sementara nilai impor mencapai USD 20,59 miliar
- Published in Berita
Maksimalkan Perolehan Devisa, Regulasi Pengapalan dan Logistik Dinilai Perlu Diubah
JAKARTA – Perlambatan ekonomi dan ancaman resesi global memang mempengaruhi ekonomi Indonesia, termasuk terhadap nilai ekspor dan impor Indonesia pada periode Agustus 2022 – Februari 2023. Meskipun begitu, nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada Maret 2023. Nilai ekspor mencapai USD 23,50 miliar atau naik 9,89 persen, sementara nilai impor mencapai USD
- Published in Berita
Pemerintah Terbitkan Aturan Ekspor Baru
RADARBANGSA.COM – Pemerintah menerbitkan peraturan ekspor yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2023. Peraturan ini tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan bahwa PMK 155/PMK.04/2022 adalah penyempurnaan terhadap ketentuan kepabeanan terkait ekspor sebelumnya. “Kami berupaya
- Published in Berita
ALFI dan Pemprov DKI Sepakat Selaraskan Regulasi Sistem Logistik Daerah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Pemprov DKI sepakat menyelaraskan regulasi sistem logistik daerah. Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi telah menemui Wagub DKI Sandiaga Uno membahas penyusunan sistem logistik daerah sebagai bagian dari sistem logistik nasional pada Rabu (17/1/2018). “Pertemuan kami dengan pak Sandi ini guna membahas
- Published in Berita
Perpres Sislognas Tak Rujuk Satu pun Pasal Peraturan Transportasi
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Presiden No.26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional tidak merujuk pasal tertentu dari peraturan di bidang transportasi sebagai dasar pelaksanaan sehingga sulit terimplementasi. Dhanang Widijawan, Pakar Hukum Supply Chain Indonesia (SCI) menjelaskan berdasarkan Undang-undang (UU) No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konstruksi hukum suatu peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas dari produk hukum yang
- Published in Berita
