Ini Solusi Pengusaha ke Pemerintah untuk Turunkan Biaya Logistik
Suara.com – Ketua umum Indonesia National Shipowners Association, Carmelia Hartoto, berharap pemerintah bisa menurunkan biaya distribusi logistik. Pernyataan itu disampaikan Carmelia dalam diskusi dengan tema “Membangun infrastruktur yang tepat sasaran” di Hotel Milenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019). Carmelia menuturkan, biaya distribusi yang tinggi dipengaruhi oleh infrastruktur dan regulasi yang ada. Ia mengatakan infrastruktur
- Published in Berita
Rini: Tol Trans Sumatera Bakal Turunkan Biaya Logistik
Lampung – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, meninjau langsung proyek Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Palembang. Dia optimis pembangunan jalan tol ini dapat mendorong pengembangan kawasan dan peningkatan roda perekonomian di Pulau Sumatera. Rini mengatakan, keberadaan jalan Tol Trans Sumatera dapat memberikan dampak positif bagi transportasi dan mobilitas masyarakat di
- Published in Berita
Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Diklaim Bisa Turunkan Biaya Logistik
JawaPos.com – PT Jasa Marga Tbk (JSMR) berharap, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) akan meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa. Tol ini ditargetkan operasional pada awal 2019. Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) Agus Suharjanto mengatakan, keberadaan tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dari Bandara Kualanamu menuju
- Published in Berita
Presiden Harap Tol Kartasura-Sragen Perlancar Mobilitas dan Turunkan Biaya Logistik
BOYOLALI, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meresmikan jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) segmen Kartasura-Sragen di Gerbang Tol Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (15/7/2018). Peresmian itu sekaligus menandai beroperasinya jalan bebas hambatan sepanjang 35 kilometer tersebut. Dalam sambutannya, Presiden mengaku gembira karena ruas Tol Kartasura-Sragen telah selesai dibangun dan diresmikan. Secara
- Published in Berita
Kebijakan Ini Turunkan Waktu Bongkar Muat Jadi 2,9 Hari
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengubah mekanisme pengawasan sejumlah barang impor kategori larangan terbatas (lartas) dari sebelumnya di wilayah kepabeanan (border) seperti pelabuhan, menjadi di luar wilayah kepabeanan (post border). Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu tujuan dari kebijakan ini untuk menurunkan [waktu bongkar
- Published in Berita
