Logistik Kepelabuhanan
Kepelabuhanan, menurut terminologi legal, adalah sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Sedangkan pelabuhan itu sendiri adalah tempat yang terdiri atas
- Published in Artikel
Perkembangan Situasi Kepelabuhanan Indonesia
Pada bulan Mei 2008 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 (UU No. 17/2008) sebagai pengganti dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992. Undang-Undang ini berisi berbagai ketentuan yang terkait dengan kelautan seperti pelayaran, navigasi, perlindungan lingkungan, kesejahteraan pelaut, kecelakaan maritim, pengembangan sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, penciptaan penjaga pantai, dan sebagainya. UU No.
- Published in Catatan
Kebijakan BBM Bersubsidi : Apindo Minta Kepastian
jakarta-Asosiasi Pengusaha Indonesia mendesak pemerintah mempercepat kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena ketidakpastian kebijakan berdampak buruk terhadap dunia usaha. Sofian Wanandi, ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Mengatakan lambannya pemerintah dalam memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi menyebabkan banyak penimbunan bahan bakar yang mengganggu distribusi barang. Selain itu, lanjutnya, banyak pedagang yang menahan barangnya
- Published in Berita
Ekspansi Usaha : Pelni Layani Muatan Geladak Mulai Juni
Jakarta-PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan memberlakukan sistem layanan muatan geladak kapal mulai 1 Juni 2013 pada rute Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk memnghindari manipulasi muatan. Direktur Utama PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC), anak usaha PT Pelni, Datep Purwa Saputra mengatakan layanan itu akan ditangani perusahaannya yang bergerak di
Imbal Jasa Pelabuhan : Otoritas Segera Turun Tangan
Jakarta-Kementerian Perhubungan meminta penetapan imbal jasa bongkar muat di pelabuhan umum dikonsultasikan ulang kepada otoritas pelabuhan dan syahbandar di tiap pelabuhan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan permintaan itu menyusul imbal jasa bongkar muat tidak diatur dalam perundang-undangan. “Saya minta otoritas pelabuhan dan kantor syahbandar lebih proaktif mengakomodasi keluhan semua pelaku usaha
Perkeretaapian : 2 BUMN Garap Monorel Pelabuhan
Jakarta-PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Adhi Karya Tbk bakal menggarap proyek monorel pengangkut peti kemas dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Terminal Multipurpose Teluk Lamong senilai sekitar Rp2,5 triliun. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Husein Latief mengatakan proyek monorel bernama automatic container transporter (ACT) itu akan berawal dari Pelabuhan
- Published in Berita
Pelabuhan Teluk Bayur : Pelindo II Penuhi Tuntutan Buruh
Jakarta-PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur akan memeuhi kewajiban pembayaran upah buruh pelabuhan menyusul aksi mogok kerja buruh menuntut pembayaran hak yang tertunggak. Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Teluk Bayur Hari Hartadi mengatakan penyelesaian upah buruh sudah disepakati bersama sehingga perseroan segera menyelesaikan pembayaran upah yang tertunda itu. Menurutnya, pihaknya juga akan
BBM Bersubsidi : Jaringan Distribusi Pangan Diamankan
Jakarta-Pemerintah diminta memastikan kelancaran pasokan pangan dan distribusi ke daerah guna meredam tekanan inflasi sebagai dampak Penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Selama ini, permasalahan struktural yakni sistem logistik yang belum memadai membuat kesinambungan pasokan menjadi rentan gangguan distribusi, padahal perdagangan di Tanah Air sangat diwarnai ketergantungan pasokan antar daerah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
- Published in Berita
Layanan Kargo di Priok: PBM dan Pelindo Sepakat Atur Relokasi
Jakarta-Perusahaan bongkar muat dan PT Pelabuhan Indonesia II bersepakat mengatur kegiatan relokasi kargo atau overbrengen barang impor jenis barang umum dari terminal 2 dan terminal 3 dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok untuk mendorong efisiensi jasa logistik Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi Kristanto mengatakan langkah itu ditempuh setelah dibongkarnya fasilitas gudang
Komunitas Ekonomi ASEAN : Usaha Logistik Didorong Ekspansi ke Luar Negeri
Jakarta-Pemerintah akan mendorong perusahaan jasa logistik nasional berekspansi ke negara lain di Asean menjelang komunitas Ekonomi Asean atau Asean Economic Community 2015. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dorongan itu bisa berupa pengembangan kerja sama antar perusahaan logistik lokal dan perusahaan logistik lokal dan perusahaan global. “Asean
